KOTA TERNATE MALUT, Suara Jelata – Manajemen pengelolaan pasar menjadi sesuatu yang kompleks. Kompleksitas ini membutuhkan adanya kebijakan yang familiar dan manusiawi. Karena pada intinya mengelola pasar sama identiknya dengan mengelola keberlangsungan hajat hidup masyarakat.
“Semua orang akan bergantung dengan pasar sebagai pusat dan sumber perekonomian, pusat keberlangsungan hajat hidup orang,” demikian dikatakan Sartini Hanafi, S.H., Anggota Komisi II DPRD Kota Ternate, Selasa (03/12/2024).
Diwawancarai awak suarajelata.com, politisi PDIP ini mengatakan, jika Pemkot Ternate ingin PAD di sektor pasar surplus, maka Pemkot melalui Disperindag perlu merancang metode pengelolaan yang lebih modern.
“Penggunaan sistem digitalisasi secara online untuk pembayaran retribusi pasar adalah satu terobosan yang perlu diberlakukan,” ujar politisi PDIP Dapil Ternate Utara ini.
Menurut Hartini, penggunaan sistem online dalam pembayaran retribusi akan berdampak menghindari kebocoran anggaran dan berdampak pada peningkatan PAD.
Sekalipun demikian, menurut Sartini, peningkatan PAD sektor pasar perlu juga didukung dengan fasilitas berupa sarana dan prasarana pasar yang representatif. Pedagang dan pembeli menurutnya akan lebih nyaman melakukan aktivitas jual beli apabila didukung dengan ketersediaan sarana prasarana yang memadai.
“Kita ingin menggenjot PAD sementara fasilitas pasarnya tidak memadai, hak-hak pedagang tidak terpenuhi. Ini akan berimbas pada kelalaian pedagang untuk membayar retribusi yang berdampak penurunan PAD,” tandasnya.
“Hasil pantauan saya dan juga masukan dari teman-teman pedagang khususnya yang menempati lantai dua Pasar Higienis, ada keluhan yang disampaikan. Mereka para pedagang RB ini mengatakan, fasilitas atap pasar tersebut sudah bolong alias bocor. Ini berdampak terhadap aktivitas mereka,” tutur Sartini.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Disperindag beberapa waktu lalu, ia telah menyampaikan hal tersebut. Menurutnya, mudah-mudahan secepatnya Pemkot merehab kembali.
“Mereka para pedagang di lantai dua Pasar Higienis sangat patuh dalam pembayaran retribusi. Mereka juga termasuk retributor yang berkontribusi besar terhadap peningkatan PAD,” tukasnya.
Dikatakan Sartini, pasar sebagai sentra ekonomi tergolong kecil, sementara jumlah penduduk kian bertambah. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan antara ruang pasar dan jumlah pedagang dan pembeli.
Kondisi ini menurutnya, tidak menjadi sebuah permasalahan apabila ada sistem penataan infrastruktur dan ruang pasar dengan memperhatikan hak-hak pedagang. Ini termasuk aspek kenyamanan, ketertiban dan kebersihan pasar.
Terkait perilaku tidak baik yang membudaya di kalangan pedagang seperti memperjualbelikan lapak setelah memiliki, Sartini berharap, Disperindag perlu memberlakukan sanksi tegas kepada pedagang.
Pedagang ‘nakal’ tersebut menurutnya setelah menjualbelikan lapak kemudian memilih berjualan di emperan.
“Saya melihat perilaku yang kurang elok karena para pedagang terutama ibu-ibu yang berjualan hingga ke bahu jalan. Ini sangat berdampak pada keselamatan pedagang tersebut. Oleh karena area tersebut adalah akses buat lalu lintas kendaraan. Padahal di dalam pasar masih ada lapak yang kosong,” imbuhnya.
Selain itu menurutnya, akan berdampak pula pada kesemrawutan yang mengganggu ketertiban dan keindahan pasar.
Persoalan lainnya adalah penanganan sampah di area pasar. Menurut Sartini, DLH, Disperindag dan Dishub perlu melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pedagang.
“Penyediaan fasilitas yang memadai baik sarana angkutan, TPS maupun akses jalan bagi armada angkutan sangat perlu diperhatikan,” pungkas Sartini Hanafi. (Ateng)
