MALUKU UTARA, Suara Jelata – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku Utara pada Kamis (02/01/2025) menggelar Press Release dengan sejumlah awak media. Press Release tersebut terkait Strategi dan Kinerja BNNP Maluku Utara (Malut) Bebas Narkoba. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang War on Drugs.
Kepada awak suarajelata.com, Kepala BNNP Malut, Brigjen Pol Budi Mulyanto, S.I.K, M.H. mengatakan, hasil survei BNN dengan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) di tahun 2023, angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba pada tahun 2023 adalah sebanyak 1,73 persen.
Menurut Brigjen Pol Budi, angka tersebut menggambarkan bahwa dari 10.000 penduduk Indonesia berusia 15-64 tahun terdapat 173 orang yang memakai Narkoba dalam satu tahun terakhir.
Sedangkan prevalensi pernah pakai sebesar 2,20 persen atau 220 dari 10.000 penduduk usia 15-64 tahun pernah memakai Narkoba.
“Provinsi Maluku Utara masuk dalam sampling survei tersebut. Wilayah yang dilakukan survei meliputi Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halteng,” cetusnya.
Selanjutnya BNN juga melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) khusus layanan rehabilitasi narkotika.
“Hasil survei IKM untuk rehabilitasi narkotika secara nasional adalah 3,62 persen yang berarti Sangat Baik. Untuk BNNP Malut capaian angkanya adalah 3,37, kategori Baik. Standar nilainya adalah 3,065 – 3,320 atau masuk kategori Baik,” ujar Brigjen Pol.Budi.
Dikatakan Budi, untuk survei Indeks Kepercayaan Masyarakat (IKM), BNN Malut mencapai angka 84,43 yang berarti Sangat Baik. IKM ini sebagai bentuk dari dampak layanan publik oleh BNNP terhadap masyarakat.
Selain itu, indeks PAGN Malut menempati urutan 11 dengan nilai 63,3 persen. Angka tersebut menandaskan Malut masuk katagori efektif dan sangat baik dalam menjalankan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba.
“Upaya memutus mata rantai suply and demand penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta menekan angka prevalensi kasus tersebut di provinsi Malut, maka di tahun 2023, BNN Malut, BNN Kota Tikep, BNN Kabupaten Halut dan BNN Kabupaten Pulau Morotai telah melaksanakan program dan kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika (PAGN). Selain itu Prekursor Narkotika melalui upaya Demand Reduction dan Supply Reduction.
Selanjutnya untuk kawasan rawan Narkoba di Provinsi Malut, belum teridentifikasi. Namun yang ada hanya kawasan aman, siaga dan waspada.
Data hasil identifikasi BNNP Malut, khususnya Kota Ternate, Kawasan Rawan Narkoba (KRN) dengan wilayah Kawasan Aman berjumlah 18 kelurahan, Kawasan Siaga 41 kelurahan dan Kawasan Waspada 19 kelurahan.
Di Tikep, KRN terdiri 1 kelurahan Siaga, 4 kelurahan Waspada. Halmahera Utara terdapat 4 desa status Waspada dan Pulau Morotai dari 88 desa teridentifikasi 3 desa Siaga dan 1 desa Waspada.
BNNP Malut telah melakukan intervensi melalui peningkatan keterampilan (life skill) di kawasan rawan Narkoba di Malut.
“Life skill dengan maksud supaya masyarakat tidak lagi tertarik pada bisnis ilegal Narkoba dan kejahatan lainnya,” tandas Kepala BNNP Malut.
Selain life skill, BNNP Malut juga memiliki strategi pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan pegiat anti Narkoba. Pegiat PAGN ini dilatih untuk menjadi motor dan dinamisator bagi lingkungannya agar sadar, peduli dan bangkit bergerak melakukan upaya PAGN.
Demi suksesnya program tersebut BNNP Malut turut bermitra dengan pihak swasta yakni perusahaan tambang yang ada di Malut seperti, PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Halmahera, PT Harita Obi, PT Nusa Halmahera Mineral (NHM), PT Arta Daya Tangguh dan PT Wana Tiara Persada.
BNNP Malut juga melaksanakan kerja sama dengan tokoh masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi PAGN yaitu Kesultanan Ternate, MUI Malut dan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). (Ateng)
