BREBES JATENG, Suara Jelata – Aliansi Masyarakat Peduli Kesehatan Brebes (AMPKB) kecewa atas ketidakhadiran Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma dan Sekretaris Daerah (sekda) saat audensi di Aula Sekretaris Daerah (sekda) Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Kabupaten Brebes, Jumat (25/4/2025).
Merasa kecewa, puluhan orang yang tergabung dalam AMPKB menentukan sikap meninggalkan ruang audensi (walk out) sebagai bentuk kekecewaan.
Adapun surat audensi yang diajukan kepada bupati dan dinas terkait ini AMPKB merujuk pada surat edaran NO.400.7/1994/XII/2024 Tentang pemberhentian Skema Non Cut Off JKN di Kabupaten Brebes yang secara otomatis kembali tidak berlaku Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Brebes dan atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kesehatan sejak 1 Januari 2025.
Koordinator AMPKB, Anom Panuluh mengatakan, ketika kekuasaan tidak lagi memandang yang papa.
Hari ini pihaknya melangkah ke ruang audiensi, membawa suara yang barangkali tak punya gema di ruang-ruang kekuasaan, yakni suara tentang kesehatan, tentang nyawa, tentang harapan paling dasar dari masyarakat miskin Brebes.
“Namun yang kami dapati bukanlah dialog, melainkan keheningan yang pekat, diselimuti ketidakhadiran yang nyaring,” kata Anom Panuluh.
Di mana di ruang audensi, menurut Anom, tak tampak bupati. Tak ada wakil, tak juga sekda. Bahkan Ketua Komisi IV yang seharusnya menjadi artikulator kebijakan kesehatan pun absen.
Seolah urusan rakyat miskin adalah catatan kaki dalam buku besar kekuasaan yang sedang sibuk menulis halaman-halaman lain.
“Barangkali mereka sibuk, barangkali memang enggan. Tapi di hadapan kenyataan ini, kami dipaksa bertanya, apakah ketiadaan mereka sekadar kebetulan, atau justru cerminan dari sikap? di sinilah letak kekecewaan yang tak bisa lagi diredam dengan senyum protokoler atau alibi-alibi administratif,” ucap dia.
Adapun yang terjadi hari ini, lanjut Anom, bukan hanya absen fisik, tapi absen moral.
Dalam filsafat, kekuasaan yang tidak menengok yang lemah adalah kekuasaan yang telah kehilangan makna eksistensialnya.
Ia berdiri megah tapi hampa. Ia ada, tapi tak hadir. Ia menguasai, tapi tak mewakili.
“Dan hari ini, kami memilih walk out bukan karena putus asa, tetapi karena kami menolak menjadi ornamen dalam panggung semu. Kami bukan pelengkap. Kami adalah cermin. Dan dalam cermin ini, wajah apatis itu tampak dengan jelas, meski mereka tak hadir untuk melihatnya,” tegasnya.
Dikatakannya, kalau memang demikian, jika forum resmi hanya menjadi panggung kosong yang tak lagi mendengarkan, maka lebih baik pihaknya turun ke jalan.
“Lebih baik kami berdiri di mimbar bebas, berorasi dengan dada terbuka dan suara yang membelah langit, meneriakkan kekecewaan kami kepada Pemda Brebes yang tak berpihak pada kesehatan warga miskin. Tunggu saja,” ujar Anom menegaskan.
Oleh sebab itu, menurut Anom, pihaknya akan hadir dengan suara lantang yang tak bisa dibungkam. Dengan gema yang tak bisa diabaikan.
“Kami akan berteriak sampai gendang telingamu pecah, bukan karena marah semata, tapi karena nurani rakyat kecil yang selama ini kau bungkam dengan diam,” katanya.
Karena sejatinya, dia menambahkan, kepemimpinan bukan tentang jabatan atau seremonial. Kepemimpinan adalah tentang keberanian hadir di tengah rakyat, terutama saat mereka paling membutuhkan.
“Seorang pemimpin yang tak hadir di saat genting, sejatinya sedang mengundurkan diri dari nuraninya sendiri,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Brebes, Inneke Try Sulistyowati, yang menerima audiensi atas disposisi dari Bupati, menyayangkan aksi walk out, namun tetap menghormati keputusan aliansi.
“Kami sudah memfasilitasi audiensi dan menghadirkan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Tapi karena yang diharapkan adalah kehadiran Bupati, mereka tidak bisa menerima jika hanya diwakilkan. Ya sudah, kami hormati,” ujar Inneke.
Inneke menjelaskan, Pemkab Brebes tetap berkomitmen pada pelayanan kesehatan, yang dibuktikan dengan capaian Universal Health Coverage (UHC). Dimana, saat ini sekitar 98 persen warga Brebes telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Namun, ia mengakui masih ada tantangan dalam hal keaktifan membayar iuran.
“Tingkat keaktifan peserta JKN kita baru sekitar 73,37 persen, padahal syarat dari BPJS adalah minimal 80 persen. Khususnya peserta mandiri, hanya sekitar 39 persen yang rutin membayar,” jelasnya.
Menurutnya, sistem JKN berbasis gotong royong membutuhkan partisipasi aktif masyarakat agar pembiayaan pelayanan kesehatan bisa berjalan dengan baik.
Hadir dalam audiensi diantaranya, Direktur RSUD Brebes, RSUD Ir, Soekarno Ketanggungan, dan RSUD Bumiayu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Tegal, serta perwakilan dari Dinas Sosial, Inspektorat, Dinpermades, dan Bagian Hukum Pemkab Brebes serta pihak terkait. (Olam).
