JAKARTA, Suara Jelata – Di tengah krisis fiskal yang membayangi Kabupaten Halmahera Barat, Ketua DPRD justru tercatat membelanjakan anggaran fantastis untuk konsumsi pribadi. Data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP LKPP) menunjukkan adanya dua pos anggaran mencengangkan:
• Belanja Makanan dan Minuman Kediaman Ketua DPRD: Rp 640.000.000
• Belanja Snack Kediaman Ketua DPRD: Rp 150.000.000.
Total anggaran yang dihabiskan hanya untuk makan dan camilan di rumah jabatan mencapai Rp 790 juta, nyaris menyamai biaya operasional satu Puskesmas selama satu tahun. Temuan ini pun memantik kritik keras dari kalangan mahasiswa.
Sahrir Jamsin, Ketua Sentrum Mahasiswa Indonesia (SEMAINDO) Halbar – DKI Jakarta, mengecam keras pola pembelanjaan tersebut. Dalam pernyataan tertulisnya, Sahrir menilai praktik ini tidak sekadar boros, tapi merupakan bentuk penyimpangan moral dalam pengelolaan anggaran publik.
“Ini bukan lagi sekadar belanja konsumsi, ini bentuk privatisasi APBD untuk kenyamanan elite. Rakyat disuruh hidup hemat, sementara wakil rakyat menikmati fasilitas mewah yang dibiayai dari pajak dan utang daerah,” ujar Sahrir di Jakarta, Selasa (30/07/2025).
Ekonomi Daerah Kolaps, Elite Malah Pesta
Sahrir menjelaskan, Halmahera Barat saat ini sedang menghadapi masalah serius dalam hal keuangan daerah. Tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat, pendapatan asli daerah yang stagnan, menunjukkan bahwa keuangan daerah dalam kondisi tidak sehat.
“Harusnya ini jadi masa darurat fiskal, di mana semua belanja dikaji ulang. Tapi faktanya, DPRD justru merestui pengeluaran hampir Rp:800 juta hanya untuk makanan Ketua DPRD. Ini adalah pemborosan struktural,” lanjutnya.
Dari perspektif ekonomi pembangunan, kata Sahrir, setiap belanja daerah semestinya diarahkan untuk mengatasi kesenjangan, mendorong pemerataan akses layanan publik, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat. Belanja elite seperti ini justru memperdalam jurang antara rakyat dan penguasa.
SEMAINDO Halbar mendesak agar pengeluaran konsumtif seperti itu segera dievaluasi. Mereka juga menuntut audit menyeluruh terhadap seluruh pengeluaran rumah jabatan pejabat tinggi daerah, termasuk unsur pimpinan DPRD.
“Kami mencium ada praktik ketidakwajaran yang mungkin merembet pada pelanggaran hukum. Kalau rakyat bisa diaudit karena tak bayar pajak, pejabat pun harus bisa diaudit karena tak punya rasa malu,” pungkas Sahrir. (Ateng)
