HALMAHERA BARAT MALUT, Suara Jelata – Di balik pro-kontra publik Halmahera Barat soal beroperasinya kapal cepat rute Jailolo -Ternate, muncul isu yang jauh lebih mendasar. Lebih dari itu, isu ini juga sangat menentukan masa depan ekonomi daerah.
Pertanyaannya adalah, apakah kehadiran kapal cepat benar-benar memberi kontribusi nyata bagi Halmahera Barat (Halbar)? Sejauh mana keterbukaan atau transparansi data bisa menjawab keragu-raguan publik Halmahera Barat?
Diwawancarai awak suarajelata.com, Selasa (02/12/2025), Ketua Sentrum Mahasiswa Indonesia (Semaindo) Halmahera Barat-DKI Jakarta, Sahrir Jamsin mengatakan, perdebatan speedboat vs kapal cepat sangat terlalu dangkal, jika perdebatan itu hanya dari aspek kenyamanan, waktu tempuh dan tarif.
“Bukannya berarti kita mengabaikan aspek keselamatan. Yang lebih penting adalah, bagaimana arus uang, segi manfaat dan kontribusi mengalir dari seluruh aktivitas transportasi laut tersebut,” ujar Sahrir.
Ia menegaskan, transportasi laut bukan sekedar moda, ia adalah ekosistem uang dan distribusi manfaat.
Setiap moda transportasi menimbulkan implikasi ekonomis. Siapa yang menerima pendapatan utama dari penjualan tiket? Berapa persen kontribusinya masuk ke kas daerah? Dalam bentuk apa manfaat yang kembali ke masyarakat Halbar? Apakah operator speedboat mendapat ruang hidup yang adil pasca beroperasinya kapal cepat?
“Selama pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab dengan data resmi dan terbuka, wajarlah kita perlu mempertanyakan kehadiran kapal cepat,” tegas Sahrir.
“Saya tidak menolak atau mendukung secara serampangan. Saya hanya meminta Pemerintah Daerah dan Syahbandar membuka datanya. Transportasi laut dalam perspektif saya adalah ekosistem ekonomi, bukan sekedar kapal yang lewat, angkut penumpang atau hanya sekedar melayani,” lanjutnya.
Persoalan utama bagi Halmahera Barat (Halbar) adalah keterbukaan dan kontribusi secara ekonomis ke daerah. Menurutnya, inti dari masalah ini bertumpu pada dua kata kunci.
Pertama, keterbukaan (transparansi). Sejauh ini belum ada paparan resmi tentang total pendapatan penjualan tiket Kapal cepat untuk setiap bulan. Berapa total pendapatan penjualan tiket kapal cepat per bulan? Berapa besaran kontribusi pelabuhan? Berapa yang masuk ke kas daerah? Berapa persen yang dikelola operator? Kemudian siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari kehadiran kapal cepat?
Kedua adalah soal kontribusi atau sisi benefit untuk daerah. Sahrir mengaskan, kehadiran kapal cepat harus menjawab beberapa hal penting. Apakah kapal cepat membuka lapangan pekerjaan bagi anak daerah? Apakah ada kontribusi yang masuk ke kas daerah? Apakah turut meningkatkan PAD Halbar secara signifikan?
Jika kontribusinya kecil tapi potensi kerugian Speedboat lokal besar, maka perlu ada evaluasi kebijakan.
Sahrir mengajak publik Halbar untuk melihat isu-isu ini dari perspektif yang lebih besar. Apakah hadirnya Kapal cepat mampu meningkatkan ekonomi Halbar secara makro? Apakah ia membuat arus uang keluar dari daerah? Apakah persaingan pemodal vs modal rakyat dibiarkan tanpa regulasi protektif? Dan apakah pemerintah sudah menghitung dampak jangka panjang terhadap pendapatan masyarakat?
Transportasi laut adalah nafas ekonomi. Jangan biarkan ia berjalan tanpa pengawasan. Sahrir menegaskan bahwa isu kapal cepat bukan persoalan suka atau tidak suka, cepat atau lambat layanan pengoperasian. Ini adalah persoalan masa depan ekonomi Halbar.
“Kami ingin Halbar maju, kapal cepat boleh hadir, speedboat tetap harus hidup. Yang penting data dibuka dan kontribusi nyata dirasakan masyarakat,” tutupnya. (Ateng)
