BELANDA, Suara Jelata—Bupati Sinjai, Andi Seto Ghadista Asapa hadir dalam acara Word Justice Forum (WJF) di Belanda, dalam rangka menghadiri undangan panitia WJF.
Bupati Sinjai yang berlatar belakang pengacara tersebut, merupakan satu-satunya Bupati di Indonesia yang di undang pada ajang bergengsi tersebut, yang bertempat di World Forum Convention Center, The Hague Belanda, Kamis (02/05) yang lalu.
Bupati Sinjai menjelaskan bahwa World Justice Forum merupakan suatu event internasional bergengsi.
Memiliki tujuan untuk mendorong semua negara agar melaksanakan Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 16, khususnya mengenai akses keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
SDGs yang berarti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan yang didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur.
Dengan tenggang waktu yang ditentukan yaitu 15 tahun (sampai tahun 2030).
SDGs merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan menjaga kelestarian bumi.
Tujuan dari SDGs Nomor 16 adalah meningkatkan perdamaian termasuk menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga.
Bertanggung jawab terhadap seluruh lapisan masyarakat, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
Bupati Sinjai menjadi satu-satunya Bupati di Indonesia yang dipilih untuk menghadiri sekaligus diberikan kesempatan untuk mempresentasikan Program Bantuan Hukum.
Karena dinilai memiliki komitmen untuk melaksanakan pemberian akses hukum kepada seluruh masyarakat.
Khususnya kepada masyarakat kurang mampu yang biasanya mempunyai kesulitan dalam mengakses hukum diharapkan bisa terbantu dengan adanya program bantuan hukum gratis kepada masyarakat menengah ke bawah.
Hal ini dibuktikan dengan program bantuan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu yang sudah berjalan dari tahun 2018 sampai sekarang.
Tentunya program ini diharapkan terus berjalan efektif dan mendapat respon baik dari berbagai pihak dan kalangan.
Mengenai program bantuan hukum gratis, Bupati Sinjai menyampaikan bahwa program tersebut sudah menjadi visi misi yang disampaikan kepada masyarakat Sinjai sewaktu ia masih menjalani proses pemilihan Kepala Daerah.
Bantuan hukum ini meliputi bantuan hukum pada kasus hukum pidana, kasus hukum perdata, dan kasus hukum administrasi negara.
Bupati Sinjai juga menjelaskan bahwa di Kabupaten Sinjai masih terdapat masyarakat kurang mampu yang terlibat kasus hukum.
Diketahui bahwa sebagian besar kasus masyarakat terkait permasalahan hukum.
Khususnya masyarakat kurang mampu tidak memiliki akses mengenai hak perlindungan hukum dan tim kuasa hukum, sehingga ini menjadi perhatian pemerintah Daerah.
Dengan berjalannya program bantuan hukum ini, terdapat 9 kasus yang melibatkan masyarakat kurang mampu bisa diselesaikan dengan baik di tahun pertama Beliau menjabat sebagai Bupati.
8 diantaranya merupakan kasus hukum perdata, dan 1 lainnya merupakan kasus hukum pidana.
Sebagian besar Delegasi dari seluruh negara yang turut hadir dalam forum tersebut memberikan respon dan apresiasi positif terhadap program “Free Legal Aid” atau Bantuan Hukum Gratis yang disampaikan oleh Bupati Sinjai.
Hal ini dinilai sebagai langkah konkret dalam pemberian akses hukum terhadap masyarakat khususnya yang kurang mampu yang memang membutuhkan komitmen langsung dari pemimpin-pemimpin politik dari tingkat lokal sampai ke tingkat internasional.
Kelebihannya, pada saat daerah/negara lain masih mencanangkan, Bupati Sinjai sudah memberlakukan program bantuan hukum kepada masyarakat Sinjai yang dinilai berhak mendapatkan perlindungan hukum secara gratis, terkhusus kepada masyarakat kurang mampu.
Bupati Sinjai berharap agar Program Bantuan Hukum Gratis ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat.
Ia juga mengajak semua stakeholders untuk terlibat, khususnya Pemerintah Pusat dan Non Government Organization (NGO) dalam mengukur keberhasilan program bantuan hukum ini.
“Lebih lanjut Bupati menjelaskan bahwa NGO akan datang melakukan survey di bulan Juni atau bulan Juli tahun 2019, mengenai manfaat program kita,” Jelas Andi Seto.
World Justice Project merupakan event lanjutan dari Justice For All Conference yang juga diadakan oleh Justice Forum yang bekerja sama dengan Pemerintah Negara Belanda dalam upaya mendorong tercapainya Sustainable Development Goals 16+.
Konferensi ini dihadiri oleh para Menteri dan wakil dari 30 Negara serta organisasi internasional dan lembaga/institusi internasional lainnya yang menangani isu akses terhadap keadilan, termasuk Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Hamonangan Laoly turut hadir.
Adv
