SINJAI, Suara Jelata—Adanya pernyataan dari Kadis Sosial Sinjai jika banyaknya ditemukan penerima bantuan PKH di Kabupaten Sinjai tidak tepat sasaran dikarenakan data dari statistik membuat Kepala statistik Sinjai berang. Senin, (2/9/2019).
Ketua Badan Pusat Statistik (BPS) Sinjai, Suparno Pani mengklarifikasi terkait data warga miskin di Sinjai, dia mengaku sudah menyerahkan data tersebut di kementerian sosial (Kemensos).
“Pada tahun 2015 lalu kita adakan Pendataan Basis Data Terpadu (PBDT), setelah itu kita kirim ke Pusat BPS RI kemudian diserahkan ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) lalu melanjutkan ke Kemensos,” katanya.
Setelah itu Kementerian Sosial bersurat dua kali ke Gubernur dan Bupati agar meng-update data sosial dua kali setahun.
“Pada waktu 2015 kami sendiri yang mengadakan pendataan, tapi setelah itu harusnya Dinas Sosial melanjutkan. Karena Kemensos sudah mengambil data kami, BPS sudah menyerahkan data yang 2015, setelah adanya perubahan Mensos mengambil alih karena itu tupoksi Dinsos,” tuturnya.
Suparno Pani melanjutkan, kalau Dinsos masih pake data yang 2015 maka jelas tidak tepat pendataannya.
“Statistik tidak ada lagi campur tangannya. Jadi dia menyampaikan itu tidak tahu persoalannya, barangkali dia mau cuci tangan, atau mau dipertemukan dengan mereka, mereka itu tidak tahu persoalannya itu data. Mau cuci tangan itu,” tegasnya.
Terkait asal usul data tersebut, Suparno Pani mengakui. Tapi hal itu mesti di-upgrade sesuai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011.
Dan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 15 Tahun 2015 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
“Kasihan masyarakat. Saya lebih senang kalau persoalan seperti ini jelas, daripada kami difitnah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kadis Sosial Sinjai, Muhammad Irvan menanggapi adanya sorotan dari HMI Sinjai persoalan tidak tepat sasarannya penerima bantuan di Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai.
Irvan mengatakan data yang digunakan adalah data awal dari statistik.
“Itu pendataan dari statistik, petugas PKH hanya tugasnya menverivikasi, fasilitasi saja. Kalau ada yang didapat tidak lagi memenuhi syarat, maka tetap akan disusulkan untuk di cabut,” bebernya.
Untuk PKH kita tahap sosialisasi dan mengecek data-data untuk mendapatkan bantuan tahun kedepannya,” kuncinya.
