BONE, Suara Jelata—Tidak puas dengan kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone dalam penyelesaian kasus, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bone demo di depan Kantor Kejari, jalan Tipojong, Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Jum’at, (22/11) kemarin.
Ada 3 (tiga) isu yang mereka bawa, yakni; menuntut kasus pungli Kepala Desa (Kades) Pallime dinaikkan ke tahap penyidikan, dan ditetapkan tersangka secepatnya.
Serta, mendesak kasus korupsi Puskesmas Cina, untuk dilakukan penyidikan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Selain itu, para pendemo juga meminta agar bukti pengembalian mark up anggaran Paskibraka tahun 2019 dan bukti penyelesaian kasus dibuka ke publik.
Meskipun aksi tuntutan tersebut disambut oleh Kejari Bone. Namun, permintaan untuk melihat bukti pengembalian uang Negara terkait Paskibraka tidak digeming sama sekali oleh Kejari.
Amiruddin, salah satu bagian dari PMII Cabang Bone mengharapkan, agar Kejari menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.
“Mudah-mudahan kejaksaan lebih profesional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penegak hukum bukan malah runcing kebawa tumpul keatas,” katanya.
PMII juga menyatakan, apabila tidak ada tindak lanjut, maka mereka akan mengambil langkah ektrim.
“Jika tidak ditindaklanjuti, maka kami akan melaporkan ke Pengawas Kejaksaan untuk memeriksa Kejari Bone, terkait banyaknya kasus yang tidak terselesaikan. Apabila kasus tidak ditindaklanjuti, maka kami akan laporkan semua oknum hakim Kejari Bone yang diduga melawan hukum,” kunci Amiruddin.
Laporan: Takwa.
