SINJAI, Suara Jelata—Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sinjai, menggelar rapat koordinasi pengawasan pupuk bersubsidi di Kab. Sinjai, bersama OPD terkait dan beberapa kontributor pupuk, di Ruang Rapat Sekda, Kantor Bupati Sinjai. Selasa, (22/06/2021).
Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai, Drs. Akbar Mukmin mengatakan, distributor pupuk semuanya hadir, sehingga ke depan semoga apa yang direncanakan dapat terealisasi dengan baik, sesuai dengan yang diharapkan.
“Kebutuhan pupuk masyarakat yang harus tepat guna, tepat waktu, sasaran, juga tepat administrasi,” tuturnya.
Tidak hanya itu, Akbar juga mengungkapkan tedapat salah seorang distributor yang diberhentikan, disebabkan karena tidak bertanggung jawab.
“Di samping itu, terkadang pupuk tiba di masyarakat, pada saat tidak dibutuhkan lagi sedangkan pupuk penggunaannya ada masanya. Sehingga perlu dipahami,” ujarnya.
Lebih lanjut Ia mengatakan, OPD terkait yang berkaitan dengan masalah pupuk juga di desak terus, untuk melakukan koordinasi dengan distributor juga produsen.
“Jangan sampai setelah terdapat suara miring dari masyarakat baru bergerak. Sedapat mungkin OPD yang berkaitan dengan pupuk harus proaktif,” imbuhnya.
Ia kembali mengingatkan, agar secepat mungkin OPD melakukan koordinasi dengan distributor.
“Tolong sekiranya terdapat kolaborasi kerja antara, produsen, distributor dan OPD untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, agar tidak ada pengabaian terhadap kebutuhan masyarakat,” paparnya.
Sekaligus ke depan kata Akbar, juga dilihat kapan jadwal pupuk dibutuhkan, di mana sebelum pupuk dibutuhkan secepatnya dilakulan koordinasi.
“Ke depan, jika terdapat distributor yang tidak mendegarkan kebutuhan masyarakat silahkan disampaikan kepada saya, untuk dirapatkan dan dievaluasi, bila perlu diundang juga produsennya,” paparnya.
Ketua Komisi II Anggota DPRD Kab. Sinjai, H. Nur Alam menambahkan, seperti yang di sampaikan Sekda, saat ini yang dibutuhkan adalah kerja sama.
Tentunya apa pun yang dilakukan tanpa kerja sama hal itu tidak dapat berjalan dengan baik.
“Mungkin kerja sama dari produsen, distributor, pengecer, kelompok tani, juga perlu mengontrol dari hulu sampai hilir. Karena yang sering bermasalah itu di hilir,” ungkapnya.
