PAMEKASAN, Suara Jelata— Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pamekasan, Joni Iskandar soroti polemik yang terjadi tentang diberlakukannya surat edaran Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, 3 Juli 2021 dengan nomor surat : 188/348/432.013/2021perihal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Covid-19.
Karena peraturan tersebut dianggap tidak sesuai dengan implementasi keadaan di lapangan. Surat edaran yang isinya memerintahkan agar kegiatan ibadah di masjid dan tempat ibadah lainnya ditutup sementara itu disisi lain kontras dengan kegiatan masyarakat di Pasar 17 Agustus Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten setempat.
Pasalnya, seperti dikutip dari Madura(dot)Post(dot)Net, pasar tersebut dinilai menimbulkan kerumunan, sebagian tidak memakai masker dan terlihat pengawasan dari Satgas Covid-19 tidak tegas dalam mendisiplinkan.
Oleh karenanya, Joni Iskandar, Aktivis HMI Pamekasan meminta kepada Tim Satgas Covid-19 untuk meninjau ulang di lapangan dan memberikan pengawasan yang ketat.
“Surat edaran Bupati (Baddrut Tamam, read) tersebut harus di evaluasi dan jangan sampai ada diskriminasi dalam pemberlakuan PPKM itu yang bisa membuat mindset masyarakat berbanding terbalik dan kesalahpahaman” kata Joni, sapaan akrabnya. Jumat, (09/07/2021).
“Seperti yang terjadi di Pasar 17 Agustus, menurut Joni, maka kini jangan salahkan masyarakat berfikir dan mengatakan kalau pasar aja yang kotor dan tempat berkerumun tidak bisa diatasi, masa masjid yang suci dan bersih harus ditutup padahal bisa menerapkan prokes ketat” tambahnya.
Lanjut, Joni Ketua GPN Nusantara Pamekasan ini menerangkan bahwa jika tempat ibadah dan kegiatan yang berpotensi terjadinya kerumunan harus ditutup, maka semuanya juga ditutup tanpa terkecuali.
Selain itu, Joni berharap agar image Pemerintah dalam hal ini tim Satgas Covid-19 tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat.
“Pemerintah harus mampu menjangkau apa kemauan masyarakat dan masyarakat harus mampu menjangkau himbauan dari pemerintah agar wabah ini segera berakhir. Sehingga hal ini akan membuahkan hasil yang baik antara pemerintah dan masyarakat” jelasnya.
Oleh karenanya, Joni menambahkan perlu ada langkah dan kajian taktis antara pemerintah dan tokoh masyarakat maupun pemuda untuk melakukan terobosan baru yang efektif dan inovatif juga rasional dalam menyelesaikan kasus Covid-19 itu.
“Agar perputaran ekonomi masyarakat ditingkat daerah, provinsi atau secara nasional tetap berjalan atau tidak lumpuh sekalipun dilanda musibah Covid-19 yang begitu dahsyat ini” kuncinya.
