GOWA, Suara Jelata— Program kotaku dari kementerian PUPR yang dicanangkan untuk mengatasi kumuh di perkotaan agar tampak indah, itulah sebuah alasan utama mengapa program KOTAKU atau dikenal (Kota Tanpa Kumuh) menjadi program pemerintah pusat.
Sejatinya program ini adalah program yang langsung dikerjakan oleh masyarakat melalui BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan beberapa perangkat lainnya seperti KPP (Kelompok Pemelihara dan Pemanfaatan).
Jika ditafsir lebih jauh, maka program kotaku ini secara struktural BKM tingkat kelurahan/desa dipelopori oleh masyarakat yang terpilih melalui tingkat RT/RW, dan melalui KSM untuk mengelola paket pengerjaan sesuai permintaan dan denah kumuh yang telah dipantau oleh masyarakat itu sendiri.
Jika bicara konteks program tersebut sangat bagus, yang keterlibatan masyarakat diberi kewenangan mengelola keuangannya sampai pengerjaan dilakukan, masyarakat menjadi sentral pemanfaatan dalam program tersebut karena paket pengerjaan ini tidak sistem lelang tapi pengerjaan dilakukan oleh KSM binaan BKM.
Tetapi sebuah keheranan dan kepicikan yang nyata jika kemudian pernyataan dari koordinator korkot Gowa, Nurliah Ruma, setelah adanya diskusi pengadaan air bersih di Gowa melalui kotaku
Saya menyinggung tentang pengadaan air bersih di Keluarahan Romang Polong yang fokus dikomersialkan keluar dari Kelurahan Romang Polong tanpa ada asas manfaatnya untuk warga sekitar, padahal air bersih ini seharusnya bermuara di masyarakat sekitar atau manfaat terhadap lingkungan pemukiman sekitar, akan tetapi menjadi tidak berguna bagi warga.
Bagaimana tidak, jika banyak warga enggan mengkonsumsi yang akibatnya daya beli yang kurang atau hampir dikatakan nihil. Sebuah alasan masyarakat yang cukup baik bahwa mungkin kah kita menggunakan air bersih tersebut jika jarak sumur bor berdekatan atau tidak terlalu jauh dari kuburan, dengan alasan ini lah kemudian warga enggang menggunakannya.
Sebuah keresahan ini saya sampaikan sebagai masyarakat dan warga Romang Polong juga pemuda yang meniatkan civil society atau berjalannya masyarakat berkeadilan dan kesejahteraan sosial, maka diskusi di grup sosial media menjadi topik pembahasan dan memang saya sudah beberapa kali melontarkan kritik maupun terhadap BKM Kelurahan Romang Polong, baik pengadaan air yang sama sekali tidak ada asas manfaatnya, nepotisme di BKM.
Dan diskusi inilah yang membuat Nurliah Ruma berstatement di salah satu grup WhatsApp Forkom LSM Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan bahwa “Karena ada tong yang kami alami, abbiccarai saggengna bokno, ujung-ujungna niak tong attalipong, saremi angjo sekre PAKET, nasangnang PAKET apa, tena PAKET ri Kotaku“, kata Nurliah Ruma dalam grup itu.
Ini yang membuat saya merasa kecewa dengan statement beliau bahwa siapa pun yang kritik kotaku ujung-ujungnya minta paket proyek padahal kritisisme adalah cara demokrasi yang utuh untuk mengangkat harkat daerah atau kelurahan dimana penulis juga berkediaman.
Seharusnya pihak-pihak yang terlibat dalam program ini jika mendapat keluhan entah itu kritik, saran ataupun teguran maka perlu di sambut baik, sebab sejatinya masyarakat adalah pokok sentral dalam menjaga pembangunan nasional guna mencapai taraf kehidupan masyarakat adil, sejahtera dan meningkatnya infrastruktur daerah seperti di Kelurahan Romang Polong Kabupaten Gowa ini.
Sangat disesali pernyataan dari koordinator korkot Gowa, kalaupun benar ada yang minta paket perlu kita ketahui bersama dan pahamkan ke mereka bahwa program KOTAKU merupakan atau paket pengerjaan tapi dikelola oleh KSM binaan BKM, ini yang mesti diperjelas statementnya, karena kalau tidak benar maka sangat tidak pantas dikeluarkan di grup Forum Komunikasi LSM Gowa, karena akan melukai hati aktivis yang selama menjadi auto kritik buat pemerintah.
Jika koordinator Korkot Gowa, Nurliah Ruma tak mampu buktikan siapa yang meminta paket itu dan tidak mampu mempertanggung jawabkan statementnya, maka dengan sengaja beliau melakukan pembunuhan karakter kepada aktivis dan karena ini ranahnya publik maka ketika tidak mampu mempertanggung jawabkan statementnya, maka perlu kiranya klarifikasi melalui media dan secara hukum dan penuh rasa bertanggung jawab, karena menyebar HOAX yang berujung pada fitnah.
Seorang pemimpin berstatement tanpa verifikasi faktual dan langsung keluar dari grup tanpa memberi penjelasan, tentu merupakan kecacatan berpikir, padahal banyak anggota LSM yang menanggapi pernyataannya, tapi malah memilih keluar dari grup tersebut yang membuat beberapa aktivis merasa kecewa dengan pernyataannya dan saya meminta untuk bisa dipertanggung jawabkan baik secara moral, moril dan hukum yang berlaku.
Sekian Equality before the law.
Penulis: Suwandi Sultan, Pemuda Romang Polong Kabupaten Gowa
Tulisan tersebut merupakan tanggung jawab penuh penulis
