SINJAI, Suara Jelata—Berawal dari program Bupati Sinjai, Seto Gadista Asapa yang menginstruksikan bahwa akan ada pengalihan BPJS berbayar mejadi BPJS tidak berbayar dengan maksud dibebankan pada APBD kembali dipertanyakan oleh masyarakat. Rabu, (18/9/2019).
Ketua Bidang (Kabid) Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan (PTKP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sinjai, Muhammad Arfah mengatakan bahwa untuk pengambilan harus melalui beberapa proses.
Seperti mengambil pengantar di kantor Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, Sulsel dengan membawa foto copy Kartu Keluarga (KK).
“Hari ini saya kesana dengan maksud yang sama tapi ada yang menjadi kejanggalan karena saya dimintai persyaratan tambahan yaitu foto copy BPJS, ini yang kemudian menjadi kejanggalan dan menjadi tanda tanya besar,” kata pemuda asal Kecamatan Pulau Sembilan ini.
Itulah kemudian yang perlu diperjelas oleh pihak yang bersangkutan.
“Apakah ini persyaratannya yang tidak menentu dan apakah Dinas Sosial tidak mampu atau tidak punya data akurat dengan indikator foto copy KK,” kuncinya.
