Anggota BPD Desa Aska, Ihwan Usman. (Dok. Dzhar)
SINJAI, Suara Jelata—Menyikapi adanya tudingan dari Asosiasi Pemerintahan Desa (APDESI) Kabupaten Sinjai yang menganggap wacana pembentukan asosiasi BPD di Sinjai ilegal dibantah oleh Ihwan Usman anggota BPD Desa Aska, Sinjai Selatan. Selasa, (10/12/2019).
Penyataan ini diutarakannya merujuk adanya hasil konsolidasi antara APDESI dan sejumlah BPD yang menyinggung namanya bersama Ketua BPD Desa Saukanh sebagai inisiator pembentukan asosiasi.
“Pertemuan kemarin di Warkop 212 memang saya yang memimpin rapat yang dihadiri oleh BPD se Sinjai, Kita kumpul untuk rencana pembentukan asosiasi, minggu depan kita akan rapat panitia pembentukan, saya stering komitenya,”katanya.
Namun dia membantah keras jika pertemuan itu dianggap ilegal dan ada faktor kepentingan.
“Pertemuan kemarin itu ajang silaturahmi saja, jadi kades tidak usah takut karna tujuan kita baik agar kades di Sinjai tidak terjerat kasus hukum, “bebernya.
Dan menurutnya, bukan berarti adanya asosiasi ini akan mengintervensi kerja Kepala Desa, namun bertindak selayaknya sebagai mitra kades.
“Kita juga punya tujuan berjuang lewat asosiasi untuk peningkatan kesejahtaraan anggota BPD di Sinjai, bukan tujuan lain untuk menekan kepala Desa. ini kayaknya ada ketakutan berlebihan dari Kepala Desa yang menolak terbentuknya perkumpulan ini,”pungkasnya.
Sebelumya, Pengurus Asosiasi pemerintah Desa (APDESI) Kabupaten Sinjai mengelar konsolidasi bersama sejumlah anggota BPD.
Ketua APDESI Sinjai, Andi Asis Soi mengatakan pertemuan ini merupakan konsolidasi terkait adanya rapat forum BPD yang diinisiasi oleh oknum BPD Desa Aska dan BPD Desa Saukang beberapa waktu lalu.
Mereka meyakini pertemuan yang berujung adanya rencana pembentukan asosiasi BPD di Sinjai itu dianggap ilegal dan tidak mewakili seluruh BPD di Sinjai.
“Hari ini kita berdialog di APDESI tentang langkah yang akan diambil bersama, karna apa yang mereka lakukan terindikasi ada kepentingan tertentu, “katanya.
Dzhar
