Abdurrahman al-Maliki dalam Politik Ekonomi Islam mengemukakan, sesungguhnya pendanaan proyek-proyek dengan mengundang investasi asing adalah cara yang paling berbahaya terhadap eksistensi negeri-negeri Islam.
Investasi asing bisa membuat umat menderita akibat bencana yang ditimbulkannya, juga merupakan jalan untuk menjajah suatu negara.
Secara ideologis, haluan ekonomi politik negeri ini sudah menjadi haluan ekonomi dan politik yang mengabdi kepada kepentingan bangsa lain sepeti Amerika, Jepang, Eropa, dan juga Cina.
Salamuddin Daeng, Peneliti Indonesia for Global Justice mengemukakan pandangannya bahwa kita bernegara, kita berkonstitusi hanya menyediakan suatu ruang, bahkan dalam bentuk yang paling asli, kita menyediakan tanah, gedung, jalan, infrastruktur, dan segala macamnya yang ada di negeri ini, semata-mata untuk memfasilitasi bangsa lain untuk mengeruk kekayaan negara kita.
Pandangan Islam dan aturannya akan memberikan batasan jelas terhadap investor asing. Keberadaannya hanya sebatas muamalah atau hubungan dagang dengan kerjasama dan produk yang halal.
Mereka pun tidak akan bisa dan tidak akan mampu mengitervensi kebijakan dan kedaulatan pemerintahan Islam. Seperti saat ini, ketika sistem pemerintahannya berbasis kapitalis sekuler, kebijakan dan kedaulatan negara ada di bawah bayang-bayang investor asing.
Hanya demi keuntungan materi, kerusakan dan ksenjangan sosial tak mampu terbendung.
Investasi asing, baik langsung maupun tidak langsung, khususnya negara-negara yang mempunyai kepentingan politik, baik global maupun regional, jelas bisa membahayakan negara.
