Aliansi Kaltim Melawan, Rapat untuk Menolak Omnibus Law

  • Whatsapp
Rapat umum rakyat

SAMARINDA, Suara Jelata — Aliansi Kaltim Melawan (AKM) yang terdiri dari mahasiswa dan buruh di Bumi Etam menyelenggarakan Rapat Umum Rakyat di depan kantor Gubernur Kaltim, Minggu (15/3/20).

Acara tersebut ditujukan untuk mengajak seluruh masyarakat menolak RUU Omnibus Law yang dinilai tidak pro rakyat.

Bacaan Lainnya

Rapat Umum Rakyat yang diadakan sejak pagi hingga menjelang sore itu, mendapat perhatian lebih dari masyarakat Samarinda.

Walaupun nampak terlihat panas matahari, mereka tetap bersemangat menyampaikan perspektif mereka terhadap RUU Omnibus Law.

Wisnu, selaku Koordinator Lapangan (Korlap), mengatakan bahwa Rapat Umum Rakyat merupakan gerakan awal masyarakat Kaltim untuk menegakkan keadilan yang saat ini dikebiri oleh pemerintah.

“Melalui RUU Omnibus Law ini, pemerintah dan para pemilik modal dapat berkolaborasi menindas kaum miskin. Maka dari itu, Aliansi Kaltim Melawan sepakat untuk menggagalkan hal tersebut” teriaknya.

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian Aliansi Kaltim Melawan menolak RUU Omnibus Law, yaitu jam kerja buruh semakin tinggi sedangkan upah merendah, hilangnya cuti haid untuk buruh perempuan, tidak adanya jaminan sosial bagi pekerja, dan outsourching semakin merebak.

“Tidak hanya itu, RUU Omnibus Law juga akan merugikan kehidupan sosial, pendidikan, dan menambah kerusakan lingkungan” jelasnya.

Selanjutnya, DPD Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) Kaltim yang terlibat dalam aliansi juga mengeluhkan kerugian yang akan mereka dapat apabila RUU Omnibus Law disahkan.

Salah satunya adalah awak kapal akan mendapat upah di bawah ketentuan Upah Minimum Provinsi atau Kab/Kota.

“Saat ini, kami sudah mendapat upah di bawah ketentuan seharusnya, apalagi kalau RUU Omnibus Law disahkan, pelaut akan semakin terpuruk.” tegas Darhamsyah (Kabid Puslitbang Info DPD PPI Kaltim) saat ditemui wartawan Suara Jelata.

Laporan: AMF

loading...
  • Whatsapp