SINJAI, Suara Jelata— Terkait aksi demostrasi Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Sinjai di Kantor DPRD Kabupaten Sinjai, pada (11/1/2020) lalu, atas dugaan Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oleh Syahbandar Sinjai.
Hal ini memicu sekelompok mahasiswa dengan membawa beberapa tuntutan yakni, copot kepala Syahbandar Kabupaten Sinjai dan kembalikan semua hasil dugaan Pungli kepada nelayan yang telah melakukan pengurusan berkas.
Salah satu korban, Erwin, mengatakan belum ada hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP), antara DPRD Sinjai dengan Syahbandar Sinjai, karena sampai saat ini, belum ada ada pengembalian uang kepada Nelayan, oleh pihak Syahbandar Sinjai.
“Saya selaku korban sampai saat ini belum ada kejelasan terkai hasil RDP karena sampai saat ini belum ada pengembalian uang yang dilakukan oleh pihak syahbandar” ucap Erfin.
Aktivis Sinjai ini mengungkapkan, bahwa oknum tersebut telah memasang standar layanan atau SOP serta tidak akan melakukan pungutan lain. Namun sampai sekarang belum ada realisasi seperti pengembalian kelebihan pembayaran yang di patok oleh oknum pihak Syahbandar Sinjai.
“Saya berharap kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan agar jangan tinggal diam melihat riak yang terjadi karena adanya dugaan beberapa oknum Syahbandar Sinjai, yang melakukan pungli sehingga meresahkan dan memberatkan masyarakat dalam pengurusan dokumen Kapal dan penerbitan surat ukur, gros akte dan pas besar kuat dugaan ini adalah murni pungutan liar yang dilakukan oknum Syahbandar Sinjai,” harapnya.
Maka dari itu, kata pengurus SEMMI Sinjai ini, pihaknya minta kepada pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sinjai harus memberikan solusi supaya masyarakat Kabupaten Sinjai tidak mengurus lagi gros akte pas besar, seperti di Bulukumba, Makassar dan tempat lain.
“Mengingat sekarang adalah zaman teknologi sudah begitu canggih ditambah lagi ini bisa mengefesiensikan waktu dan pengeluaran biaya serta dapat meminimalisir terjadinya pungli,” kuncinya.
Taqwa
