Formaasi Gelar Aksi Bela Petani Tembakau, Minta Revisi Perda yang Dinilai Merugikan Petani

  • Whatsapp

PAMEKASAN, Suara Jelata— Forum Mahasiswa dan Masyarakat Revolusi (Formaasi) menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Pamekasan, Kabupten Pamekasan, Jawa Timur. Selasa, (23/02/2021).

Hal tersebut dilakukan untuk meminta klarifikasi terkait revisi peraturan daerah (Perda) nomor 4/2015 tentang Tata Budidaya Tembakau yang dinilai kurang memihak terhadap rakyat kecil khususnya petani.

Bacaan Lainnya

Aksi yang diikuti oleh puluhan pemuda dan Mahasiswa merupakan keprihatinan mereka melihat keadaan tembakau terhadap petani lokal Madura yang kurang diperhatikan perlindungannya serta adanya Pabrik Nakal yang harus disanksi.

“Kami ingin meminta klarifikasi Perda serta konsep dan gagasan DPRD Pamekasan tentang Perda terkait perlindungan tembakau ini serta pabrik yang nakal harus disanksi karena banyak kami menemui kejadian seperti itu pengambilan sampel yang diluar ketentuan,” tegas korlap aksi.

Selain itu korlap aksi, meminta DPRD Kabupaten Pamekasan untuk menekan Gubernur Jawa Timur untuk membuat Pergub tentang perlindungan terhadap petani tembakau lokal Madura.

“Kok bisa Pemerintah Daerah Pamekasan khususnya Komisi II, ingin memasukkan tembakau Jawa. Sementara pada tahun 2018-2020 ini sudah overload sudah kelebihan produksi untuk tembakau Madura,” imbuhnya.

Sementara itu, aksi ini ditemui oleh Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Achmadi, mengatakan kalau Pamekasan adalah penghasil tembakau terbesar di Indonesia.

“Memang penghasil tembakau terbesar di Indonesia untuk wilayah kabupaten. Sementara serapan pabrikan atau rencana pembelian pabrikan dari sekian pabrik, itu maksimal 18 ribu ton,” katanya.

Sehingga ada over produksi kurang 10 ribu ton sekian.

“Jadi supply-demand itu sudah tidak berimbang,” ujarnya.

Terkait tembakau luar masuk Madura, Perda 2015 itu dikatakan kalau tembakau tidak boleh masuk Madura mulai H-1 bulan dan H+1 bulan maksudnya sebelum 1 bulan panen dan pasca 1 bulan panen.

“Kami telah lakukan revisi dan jumlah pembatasan waktunya malah lebih lama sekitar H-2 bulan dan H+2 bulan panen. Kami juga telah meminta Dinas Provinsi agar Gubernur mengeluarkan Pergub tentang larangan tembakau Jawa masuk Madura saat panen,” pungkasnya.

Hanafi

  • Whatsapp
loading...