TATOR, Suara Jelata—Gejolak pasca Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara, terus berlanjut.
Untuk menghindari berbagai kemungkinan buruk, DPC Partai Demokrat Tana Toraja menyampaikan surat pengaduan dan meminta perlindungan pada Polres Tana Toraja untuk menjaga kedaulatan partai dan menjunjung tinggi penegakkan hukum.
Surat pengaduan dan permintaan perlindungan ini diserahkan langsung Ketua Bapilu DPC Partai Demokrat Tana Toraja Kristian Hp lambe didampingi segenap pengurus dan diterima petugas piket Sentra Pelayanan Polres Tator, Senin (5/4/2021).
“Kami menyerahkan surat pengaduan dan perlindungan hukum kepada Kapolres Tana Toraja untuk mengantisipasi terjadinya konflik internal di Partai Demokrat Tana Toraja,” kata Ketua Bapilu DPC Partai Demokrat Tana Toraja Kristian Hp Lambe.
Kata Kristian Pihaknya minta Kapolres tidak memberikan izin kepada siapapun dan menindak tegas pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan Partai Demokrat.
Dan segera memproses kelompok tersebut yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undanga yang berlaku.
“Tetap solid dan setia kepada ketum AHY hasil kongres ke-5 Partai Demokrat tgl 15 Maret 2020 di jakarta, dan menolak KLB Partai Demokrat tanggal 5 Maret 2021 di Deli Serdang karena ilegal dan inkonstitusional,” pungkasnya.
