MAKASSAR, Suara Jelata— Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Pergerakan Mahasiswa (OPM) menggelar aksi unjuk rasa (Unras) di depan Ditlantas Polda Sulawesi Selatan secara bergantian. Kamis, (17/6/2021) .
Jenderal lapangan, Haerul, dalam orasinya mengatakan maraknya kasus dugaan pungutan liar (Pungli) di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Sehubungan dengan hasil investigasi dan juga laporan masyarakat terkait dengan adanya pengurusan mutasi ranmor masuk antar provinsi dari prototipenya mulai proses pelaporan, namun lokasi krosceknya tiba-tiba di Ditlantas, kemudian proses barcode BPKB yang diinput ERI lalu ke Samsat wilayah 1 untuk proses regiden bagian mutasi masuk selanjutnya diinput lagi ke wilayah samsat 2 untuk penetapan dan kembali ke wilayah Samsat 1 untuk membayar notic sebelum cetak STNK dan plat lalu kembali ke Ditlantas untuk finishing penertiban BPKB mutasi masuk” jelasnya.
Sesuai hasil analisis internal lembaga, mereka menilai hal tersebut sangat tidak relevan dan terindikasi mengarah dugaan pungli, dimana hal ini sangat bertentangan dengan slogan Presisi Porli yang memproritaskan transparansi layanan publik (Samsat) kepada masyarakat.
Selain itu, Ari, sebagai Koordinator Mimbar mengungkapkan adanya indikasi dugaan pungli dalam pelayanan BPKB serta pada loket cek fisik, loket pemblokiran untuk kendaraan status jaminan di pembiayaan dan loket kroscek kendaraan beberapa Samsat, terkhusus di Samsat Makassar.
“Beranjak dari hasil konsolidasi, kami dari OPM menuntut agar kiranya menuntaskan pungli dan mengevaluasi kinerja Samsat Kota Makassar, Palopo, Pare-pare Pinrang dan Barru” tegas Ari, saat orasi.
Adapun pernyataan sikap dari DPP OPM, diantaranya mendesak Ditlantas Polda Sulawesi Selatan mengevaluasi total kinerja Kepala Samsat Makasaar, mendesak Ditlantas Polda Sulawesi Selatan mengevaluasi kinerja Kanit Regident Makassar, Palopo, Pare-pare, Pinrang dan Barru dan mewujudkan pelayanan prima yang bersifat akuntabilitas dan transparansi di lingkup wilayah Samsat jajaran Sulawesi Selatan.
