PAMEKASAN, Suara Jelata—Sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan mahasiswa di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, memviralkan foto Bupati Pamekasan Baddrut Tamam dengan tajuk informasi yang menggambarkan daftar orang hilang dengan ciri-ciri sering masuk televisi.
Foto yang beredar luas di jagat media sosial tersebut memberi isyarat jika Bupati Baddrut Tamam akhir-akhir ini enggan dan jarang menemui pedemo.
Massa juga mengkritik soal kebijakan PPKM Darurat Covid-19, yang membuat tidak sedikit ekonomi warga lumpuh.
“Bagi masyarakat yang menemukan bersangkutan tolong disampaikan bahwa masyarakat Pamekasan banyak yang kelaparan akibat kebijakan PPKM Darurat yang dibuatnya. Suruh buktikan bahwa dirinya visioner, cerdas, peduli dan tak notop parembhegen (musyawarah). Yang mencari reng mekkasan begien deje (yang mencarinya warga Pamekasan bagian utara),” tulis dalam foto yang beredar dikutip dari CNNIndonesia, senin, (19/07).
Menanggapi hal itu, Aktivis Himpunan Mahasiswa (HMI) Pamekasan, Royhain Iqbal, mendukung pernyataan yang disampaikan oleh sejumlah LSM dan Mahasiswa di Kabupaten Pamekasan.
Sebab, Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam dinilai seharusnya sebagai pemimpin yang memiliki jiwa merakyat dan terbuka kepada aspirasi masyarakat khususnya di Kabupaten Pamekasan pasti akan menemui apabila ada peserta aksi demonstrasi.
“Sebab mereka para demonstran seperti LSM, Mahasiswa, pemuda maupun masyarakat umumnya merupakan bagian dari suara rakyat yang harus didengarkan, ” kata Ikbal kepada Reporter Reporter Suara Jelata. Rabu, (22/07/2021).
Lebih lanjut Ikbal menyampaikan, bahwa di negara demokrasi seperti Indonesia kritik berupa aspirasi merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan.
“Selama kritik itu tidak berbaur SARA dan tidak menyinggung personal atau individu-nya menurut nya adalah hal yang sah, dan kritik itu tidak lain memang harus mengarah terhadap kebijakan Bupati,” terangnya.
Ikbal mengganggap, kata Mahasiswa IAIN Madura itu, bahwa Bupati Baddrut Tamam hanya sering tampil di televisi dalam kesempatan acara-acara tertentu.
“Tapi lagi-lagi tidak bisa menemui masyarakat terutama banyak-nya aksi demonstrasi di Pamekasan, “sesalnya.
Sementara itu, Ikbal juga meminta terhadap Bupati terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk segera dievaluasi.
“Jika perlu PPKM harus ditiadakan karena tidak menunjukkan Covid-19 itu menurun sementara diperparah terhadap masyarakat kecil yang banyak menimbulkan keresahan karena ekonomi, apalagi tersiar berita Jum’at esok akan ada aksi dari sejumlah aktivis mahasiswa untuk menolak PPKM dan Bupati harus menemui” tegasnya.
Dirinya meminta Pemkab perlu memaksimalkan program perlindungan sosial untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Pamekasan.
“Persiapkan skema bantuan sosial baik tunai maupun non-tunai dengan melakukan identifikasi di lapangan untuk mendata terkhusus masyarakat yang memang kurang mampu dan terdampak akibat Covid-19, “kuncinya.
