SINJAI, Suara Jelata—Bupati Kabupaten Sinjai, Andi Seto Gadista Asapa(ASA) membantah pernyataan anggota DPRD Sulawesi Selatan Muchtar Mappatoba saat musrembang RKPD Kabupaten Sinjai tahun 2023 di ruang pola Kantor Bupati Sinjai. Rabu, (23/3/2022).
Hal ini berawal dari pernyataan Legislator Gerindra dapil Sinjai-Bulukumba, Muchtar Mappatoba yang menyebutkan jika selama ini koordinasi antara Pemda Sinjai dengan dirinya tidak berjalan dengan baik.
Dia mencontohkan jika pada pembahasan APBD tahun 2020 di komisi B DPRD Sulsel sempat meminta dana sebesar 20 Miliar dan diberikan.
“Namun mau dikemanakan karena kita sudah menghubungi beberapa instansi namun tidak ada yang nyambung,” katanya.
Oleh karena itu dia menuturkan perlu ada komunikasi yang intens antara kepala OPD di Sinjai dengan anggota DPRD Sulsel khususnya dari dapil Sinjai.
“Apalagi dari dapil ini di DPRD Sulsel sudah 3 orang, yakni saya sendiri dari Partai Gerindra, Mizar Roem dari Nasdem dan Muhtar Badewing dari PAN. Kami sangat berharap ada komunikasi yang intens dengan kita,” terangnya.
Namun pernyataan ini dibantah oleh Bupati Sinjai dan mengatakan jika selama ini rajin berkomunikasi bahkan melibatkan anggota DPRD Sinjai.
“Saya pikir provinsi Sulsel termasuk anggota DPRDnya bisa konsisten dengan apa yang disampaikan kepada Pemda Sinjai,” beber ASA.
Karena pihaknya sudah bersusah payah untuk membantu pemrov di Kabupaten Sinjai akan tetapi selalu dilimpahkan ke Pemda bahwa tidak berkomunikasi dengan baik.
Padahal pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin bahkan kalau dari Pemda ingin menuntut anggota DPRD provinsi tentunya banyak hal.
Seperti misalnya mulai dari tahun lalu soal BPJS yang dipotong sepihak, dan sampai sekarang belum ada kejelasannya, apakah anggota DPRD Sulsel pernah mempertanyakan hal ini di Dinas Kesehatan.
“Namun kalau dianggap tidak berkomunikasi dengan baik khususnya dengan anggota DPRD Provinsi, kita harap bisa melihat diri masing-masing. Karena sudah semaksimal mungkin sudah berkoordinasi dan berkomunikasi denga pemprov,” bebernya.
Dia menambahkan sebagai informasi kepada anggota DPRD Sulsel bahwa tahun 2021 dana yang masuk ke Sinjai cuma 100 Juta.
“Mungkin anggota DPRD Sulsel tidak melihat hal tersebut karena mungkin hanya memperhatikan kegiatan yang langsung dilakukan olehnya,” tegasnya.
Kata ASA, Ini perlu disampaikan karena tidak ingin sampai kepada Masyarakat jika tidak melakukan koordinasi padahal hal itu telah kita lakukan selama ini.
Apalagi Infrastruktur Kabupaten Sinjai masih sangat membutuhkan bantuan dari Provinsi, seperti jembatan yang putus di Kecamatan Tellulimpoe, Jalan yang rusak di Sinjai Barat akibat longsor dan masih banyak lagi.
Yang Sampai sekarang belum mendapatkan perhatian dari pemrov, termasuk juga perjuangan dari anggota DPRD Sulsel dari Dapil Sinjai.
“Kalau mau memperhatikan Kabupaten Sinjai tentunya pokir (pokok pikiran) anggota DPRD Sulsel diberikan kepada pembangunan Jalan di Kabupaten Sinjai, jangan kita tidak tau pokirnya taruh dimana namun menganggap kami tidak pernah komunikasi, ” kuncinya.
