BREBES JATENG, Suara Jelata – Ratusan perangkat desa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Brebes menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Brebes, Jalan Gajah Mada No. 5 Kotabaru, Kecamatan Brebes, Senin (20/11/2023).
Adapun aksi tersebut, mereka menuntut untuk dimaksimalkannya Alokasi Dana Desa (ADD) rencana anggaran tahun 2024 lantaran dianggap belum memenuhi azaz keadilan bagi desa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aksi turun jalan para kades dan perangkatnya tersebut dimulai dari titik kumpul di GOR Sasana Adhi Karsa kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.
Namun,sampai di depan Kantor DPRD sejumlah massa aksi sempat tertahan di luar halaman lantaran pagar besi gedung wakil rakyat tersebut tidak dibuka.
Dalam orasinya, Sekretaris Paguyuban Kades se-Kabupaten Brebes, Asep Trirosanto menyerukan bahwa seluruh kepala desa menuntut pemerintah supaya menganggarkan ADD sesuai dengan azas keadilan untuk kesejahteraan desa.
Sementara itu, salah seorang demonstran, Endang Rokhati mengatakan, pihaknya meminta dinormalisasi terkait dengan masalah anggaran dari Pemerintah Daerah Brebes.
“Anggaran ADD yang sudah dipotong karena ada persiapan Pilkada jadi desa tidak bisa menganggarkan kelembagaan desa. Adapun, motor inventaris yang dijanjikan pun belum dikasihkan, padahal waktu bupati Idza Priyanti sudah di anggarkan,” kata Endang Rokhati yang merupakan Kades Banjaratma ini kepada wartawan.
Senada disampaikan juga oleh Slamet Beco, Kades Ciputih Kecamatan Salem. Tujuan dirinya beserta para kades dan perangkat guna menghadap DPRD dan Pemerintah Kabupaten Brebes.
“Kami berharap terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang selama ini 3 tahun ke belakang Pemkab Brebes dalam hal ini Bupati mengabaikan kebutuhan desa yang berkaitan dengan ADD,” ujar Slamet.
Dikatakannya, bahwa dulu operasional desa termasuk untuk penyelenggaraan pemerintahan desa serta kelembagaan desa seperti, BPD, LPM, Karang Taruna, Linmas dan lain sebagainya anggarannya disitu sudah tersedia.
“Nah di 3 tahun kebelakang ini hilang semua, dengan demikian pemerintah desa ini lagi kolep, teyol karena operasionalnya nol rupiah dari ADD. Sehingga kami sepakat untuk beranjak ke DPRD memohon agar ADD ini dianggarkan lagi terutama untuk kelembagaan dan operasional desa,,” ujarnya.
Sementara itu, massa pendemo ditemui oleh anggota DPRD dari Komisi 1 yakni, Hery Fitriansyah
Hery Fitriansyah yang merupakan Ketua Komisi 1 DPRD Brebes saat menemui pendemo menyampaikan, pada intinya pihaknya menerima tuntutan. Namun ia akan memusyawarahkan terlebih dahulu.
Untuk itu, Hery meminta sejumlah perwakilan untuk masuk melakukan diskusi di ruang rapat Gedung DPRD Brebes.
Aksi massa sempat diwarnai ketegangan lantaran pendemo memaksa masuk, namun pintu pagar tetap tertutup. Ketegangan mereda setelah pihak keamanan dari Polres Brebes menyampaikan SOP (Prosedur standar Operasional atau Tata Cara Kerja Baku).
“Kami mohon kerjasamanya, karena kami juga ada SOP nya, dimana kami harus mengamankan obyek vital,” kata Pihak keamanan Polres Brebes.
Sejumlah perwakilan pendemo akhirnya diberi kesempatan masuk ke Gedung DPRD untuk diskusi.
Pantauan media arus lalulintas tetap lancar meskipun melambat, sejumlah Polisi Lalulintas ikut mengatur Lalulintas. (Olam)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari suarajelata.com.
Mari bergabung di Halaman Facebook "suarajelata.com", caranya klik link Suara Jelata, kemudian klik ikuti.
