KOTA TERNATE MALUT, Suara Jelata – Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan. Kegiatan Kegiatan yang berlangsung di Balai Pertemuan Nelayan PPN, Selasa (18/11/2025).
FKP digelar dalam rangka menyerap berbagai masukan dan informasi terkait standar pelayanan PPN. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya PPN untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, standar layanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan. Agar sesuai prinsip transformasi, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada pengguna layanan.
Kepala PPN Ternate, Kamarudin, S.Pi, M.Si, mengatakan, pihaknya ingin memastikan setiap kebijakan pelayanan yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan pelaku usaha, nelayan, instansi mitra serta seluruh masyarakat pengguna pelabuhan.
“FKP ini bukan hanya forum formalitas tetapi ruang bagi kita semua untuk menyampaikan saran, kritik serta masukan yang sifatnya konstruktif,” ujar Kamarudin kepada awak suarajelata.com, Selasa (18/11/2025).
Ia juga mengatakan, PPN Ternate tetap berkomitmen meningkatkan pelayanan, salah satunya adalah melakukan perbaikan berkelanjutan. Aspek ini meliputi, Penguatan implementasi Standar Pelayanan di setiap unit kerja, Peningkatan kualitas dan kecepatan pelayanan operasional kapal perikanan.
Selain itu, PPN Ternate juga berusaha meningkatkan kualitas layanan administrasi dan tata kelola internal. Aspek lainnya adalah, PPN memiliki komitmen penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
PPN mengoptimalkan layanan berbasis digital untuk pelayanan yang lebih mudah dan cepat serta mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, termasuk Zero Delay Pelayanan, efisiensi birokrasi dan peningkatan kepuasan pelanggan.
“Kami juga terus memperbaiki hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki aspek-aspek layanan yang masih perlu ditingkatkan,” ujar Kamarudin.
Selain memberi apresiasi atas kehadiran seluruh instansi dan stakeholder, Kamarudin juga mengatakan, FKP ini adalah momentum penting menyamakan persepsi agar pelayanan di PPN Ternate makin berkualitas dan berdaya saing.
“Kami mengajak seluruh peserta untuk memberikan masukan yang jujur, konstruktif dan objektif, menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan serta memberikan rekomendasi solusi untuk peningkatan mutu layanan ke depan,” ungkapnya.
Ia berharap, forum ini menghasilkan keputusan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan pelayanan pelabuhan, dan akhirnya berkontribusi bagi kemajuan Maluku Utara.
Sementara itu, Ketua Panitia FKP Standar Pelayanan PPN Ternate, Sulfiarini dalam sambutannya mengatakan, melalui forum ini pihaknya memastikan standar pelayanan yang dirumuskan tidak hanya memenuhi aspek administrasi. Tetapi juga pada aspek kualitas layanan dan kepuasan para pengguna layanan khususnya masyarakat perikanan Ternate atau Maluku Utara.
Terpisah, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Maluku Utara, Hamka Karepesina, ketika dimintai komentarnya mengatakan, PPN Ternate adalah salah satu pelabuhan pemerintah pusat di Maluku Utara. Lanjutnya, selain melaksanakan fungsi dan tugasnya, PPN Ternate juga harus menjadi pelopor penyadaran pengetahuan masyarakat terkait berbagai informasi tata kelola perikanan kelautan di Maluku Utara, baik kegiatan perizinan, regulasi tata kelola dan lainnya.
“Saya sarankan PPN Ternate harus menjadi sentra utama penyadaran masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak baik. Ini untuk kepentingan pemanfaatan sumber daya perikanan kelautan ke depan,” ujarnya.
Ia juga berharap PPN perlu melakukan pembinaan terhadap pelabuhan-pelabuhan perikanan yang dikelola Pemda melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Malut.
Kegiatan Forum Konsultasi Publik terkait Standar Pelayanan PPN yang berlangsung pagi tadi dihadiri Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, Perwakilan Direktorat Polairud Polda Malut, Perwakilan Lanal Ternate, Perwakilan DKP Kota Ternate, Ombudsman RI Perwakilan Malut, Pimpinan BPPMHKP, Balai KKLP, PSDKP, LPPMHP dan Balai Monitor. Selain itu hadir pula Perwakilan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unkhair, Para stakeholder industri perikanan, pelaku usaha, pemilik kapal, koordinator penyuluh, organisasi nelayan dan tokoh masyarakat. (Ateng)
