HALMAHERA UTARA MALUT, Suara Jelata – Kemajuan sektor pendidikan adalah tolak ukur terpenuhinya kualitas sumber daya manusia suatu daerah. Demi menggapai kemajuan sektor ini, sangat dibutuhkan politicall will dan culture will pemerintah daerah (Pemda).
Komitmen politik (politicall will) anggaran misalnya, Pemda diharuskan mengalokasikan porsi anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD).
Demikian disampaikan Cabup Kabupaten Halmahera Utara, Anton Piga, S.Th, M.Si saat dihubungi via WhatsApp oleh awak suarajelata.com Rabu (05/06/2024). Disebutkan, porsi anggaran 20 persen tersebut harus lebih banyak diprioritaskan untuk peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan pendidikan. Selain itu, anggaran tersebut juga untuk kontruksi sekolah termasuk rehab sarana infrastruktur pendidikan yang mengalami kerusakan.
“Fungsi pendidikan itu dijalankan secara kolaboratif antara Kementerian Pendidikan, lembaga serta pemerintah daerah. Jadi terkait kerusakan infrastruktur sekolah misalnya ada menggunakan transfer dana dari pusat ke daerah atau DAK (Dana Alokasi Khusus),” ungkap Anton.
“Kami punya komitmen ke depan jika terpilih nanti akan membuat road map (peta jalan) pendidikan untuk Kabupaten Halmahera Utara. Ini terkait dengan pembangunan sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan riil di masyarakat. Termasuk juga kondisi kerusakan sarana prasarana sekolah,” tambah Anton.
Road map ini menurut Anton akan disusun secara terstruktur, dapat diketahui alokasinya seperti apa, kemudian prioritasnya juga seperti apa. Road map sebagai bagian dari perencanaan berbasis data menurutnya menjadi penting. Ini karena usulan sekolah melalui Dapodik kadang ditolak lantaran datanya tidak lengkap.
“Kebijakan sektor pendidikan yang berbasis data ini nanti dipergunakan juga untuk menganalisa jumlah guru termasuk kebutuhan guru berdasarkan spesialisasi keilmuan,” tukasnya.
Pihaknya memastikan ketika kebijakan ini diterapkan, kebutuhan guru di Halmahera Utara akan terpenuhi termasuk jumlah guru.
“Tidak ada lagi sekolah yang gurunya dipaksakan ngajar bidang ilmu yang tidak relevan dengan basic keilmuannya. Termasuk tidak lagi terjadi penumpukan guru di kota sementara jumlah dan kebutuhan guru di pelosok minim,” pungkas Cabup ini.
Pada sisi lain Anton jika terpilih nanti akan mendorong kesetaraan antara sekolah negeri dan swasta. Menurut Anton, setiap sekolah baik negeri maupun swasta tetap sama, tidak ada dikotomi antara keduanya. Pihaknya berjanji akan turut mendorong lembaga pendidikan berstatus swasta melalui bantuan Dana Alokasi Umum.
Selain terkait keberadaan lembaga pendidikan, Cabup Anton Piga akan mendorong peserta didik yang berprestasi di bidang akademik dan non akademik.
Pemberian reward atau penghargaan berupa beasiswa, pembebasan uang SPP akan menjadi prioritas kebijakan. Tidak hanya satu jenjang pendidikan saja tapi di setiap jenjang dari TK/PAUD hingga tingkat menengah. Kebijakan ini juga diprioritaskan untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
“Jika terpilih nanti kami akan prioritaskan tenaga pendidik untuk melanjutkan studi S2. Ini dimaksudkan untuk terpenuhinya kualitas guru-guru di Halmahera Utara,” tutupnya.
Upaya untuk menciptakan konektivitas antara sektor pendidikan dengan sektor lainnya akan turut diperhatikan. Sektor -sektor yang turut menunjang sektor pendidikan di antaranya, sektor transportasi atau perhubungan, sektor kelistrikan, juga sektor telekomunikasi. Dengan kolaborasi dan konektivitas antar sektor tersebut, Cabup Anton Piga optimis nasib pendidikan Halmahera Utara ke depan akan lebih baik jika masyarakat memberi kepercayaan untuk dirinya. (Ateng)
