Sinjai, Suara Jelata—Dalam kunjungan di Kabupaten Sinjai Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe menyinggung soal Fiskal Daerah yang masih bergantung dari pemerintah pusat.
Walikota Pare-Pare dua periode 2013-2023 itu menyebut sekitar 80 persen daerah di Indonesia bergantung dari transfer pusat termasuk Kabupaten Sinjai.
”Iya, Sinjai hanya 15 persen kemampuan PAD selebihnya bergantung dari APBN. Tentunya harus disuarakan seperti keberadaan PPPK diperlakukan sama dengan ASN tetapi butuh anggaran sehingga sumber anggaran ini diperjuangkan oleh kepala daerah dan pada akhirnya negara terlibat dari dana pusat untuk PPPK itu,” ujarnya.
Soal ketergantungan Fiskal Daerah itu, salah satu aktivis NGO, Musaddaq merespon pernyataan yang menjadi sorotan Anggota DPR RI tersebut.
Musaddaq menyampaikan ada hak daerah dari Dana Transfer berupa DAK, DAU dan DBH untuk menerima dan mengelola dana yang bersumber dari APBN sehingga bisa mendanai penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
”Seharusnya tidak serta merta berstatmen bahwa kita bergantung pada Transfer Dana pemerintah (Fiskal) sebab Daerah punya hak dari pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi di daerah untuk pemerintah pusat,” katanya kepada Enewsindonesia.
Meski demikian, ketergantungan Fiskal Daerah disebabkan karena kabupaten Sinjai masuk dalam kategori klaster menengah tentunya membutuhkan dana membiayai program pembangunan dan penuntasan kemiskinan yang merupakan program pemerintah pusat.
”Mantan walikota Pare-Pare ini harusnya memberikan solusi agar Pemerintah pusat mengembalikan pendapatan fiskalnya dan jangan mengamputasi kewenangan daerah seperti pengelolaan disektor perikanan dan kehutanan agar dikelola daerah,” ungkapnya.
Menurut Musaddaq, solusi dan masukan menjadi saran terbaik untuk di daerah Sinjai tentunya dengan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dari sektor perikanan, pendapatan yang tidak membebankan pengusaha atau rakyat kecil.
Termasuk, memberikan peluang kepada investor untuk masuk di Kabupaten Sinjai namun yang taat administrasi, ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem.
”Tentunya, Pemda Sinjai harus disupport penganggaran untuk menuntaskan program kemiskinan, memberikan bantuan sosial dengan memperbaiki data mikro dan makro sehingga semua bisa tercover dengan baik,” bebernya.
Tak lupa, kata Musaddaq berharap agar perwakilan rakyat memberi masukan untuk kabupaten Sinjai agar bisa meningkat PAD dan mengoreksi penganggaran yang terlalu boros.
”Yang terpenting koreksi penganggaran yang terlalu boros, makan minum OPD dan seremonial dikurangi sehingga ada Silpa untuk pembangunan Daerah selanjutnya. Bukan hanya perjalanan dinas tanpa memberikan solusi yang baik untuk daerah,” pungkasnya.
Aktivis Sentil Pernyataan Taufan Pawe Sebut Sinjai Ketergantungan Fiskal
