SINJAI, Suara Jelata—Dewan pimpinan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai melalui komisi I melakukan rapat dengar pendapat dengan sejumlah tim koordinasi dan Suplier, TKSK penyaluran bantuan pangan non tunai di Ruang Paripurna Kantor DPRD Sinjai. Kamis, (6/7/2020).
Rapat ini membahas tentang adanya aspirasi dari Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sinjai terkait dugaan adanya permasalahan dalam penyaluran BPNT di Masyarakat.
Mahasiswa menilai kualitas sembako tidak layak untuk dikomsumsi utamanya beras yang disalurkan beberapa waktu lalu di Sinjai Tengah dan ada selisih harga.
Wakil Ketua DPRD Sinjai, Sabir menuturkan jika tidak semua aspirasi mesti ditindaklanjuti dengan rapat dengar pendapat, apalagi persoalan ini sudah beberapa kali dirapatkan dengan instansi terkait.
“Kalau ada aspirasi dari Masyarakat sebenarnya tidak semua mesti ditindak lanjuti jika sudah di rapatkan sebelumnya, apalagi jika aspirasinya sama, karena ini mubazzir saja,” bebernya.
Terkait dengan adanya selisih harga pada bantuan BPNT ini, Sabir menilai wajar-wajar saja karena tentunya suplier juga membutuhkan keuntungan.
Sementara itu, Anggota DPRD dari PPP Andi Zaenal Iskandar meminta Ketua DPRD Sinjai untuk berkoordinasi dengan Bupati Sinjai dan menyampaikan jika ada persoalan BPNT agar secepatnya ditindak lanjuti.
Menurutnya, wajar jika ada Masyarakat yang mengeluhkan persoalan ini kepada Pemerintah utamanya dikarenakan kualitas dan kuantitasnya.
“Subtansi sembako ini adalah nutrisi Masyarakat ditengah pandemi corona untuk meningkatkan gizi mereka, makanya kualitas sembako mesti yang bagus dan selisihnya itu diperjelas kenapa bisa ada selisih agar masyarakat tahu,” terangnya.
DPRD Sinjai menurutnya mesti punya kewajiban moral untuk menyelesaikan persoalan ini, karena TKSK mengatakan tidak ada masalah dipenyaluran namun sementara ada riak ditengah Masyarakat terkait kualitas yang tidak bagus.
“Jangan sampai ada memang ada persoalan namun agen takut melaporkan atau TKSK takut juga melaporkan, apalagi penerima juga demikian dikarenakan takut diganti, ini kan persoalannya,”bebernya.
Seharusnya dikasi pemahaman kepada masyarakat jika memang harganya sekian saja yang diberikan sehingga mereka tidak bertanya soal selisih harga hasil hitungan mereka, tambahnya.
Sejumlah Anggota DPRD Sinjai memberikan masukan agar pada penyaluran selanjutnya untuk memperhatikan kualitasnya agar tidak ada lagi riak ditengah Masyarakat.
Adv
