JAKARTA, Suara Jelata— Memperingati Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni lalu, Korps HMI-Wati (KOHATI) PB HMI Bidang Hubungan Antar Lembaga menggelar Talkshow dengan tema “Pancasila Sebagai Asa Mewujudkan Indonesia Bersatu dan Tangguh” sebagai ikhtiar dalam mewujudkan persatuan bangsa yang kokoh yang plural akan perbedaan ini dengan bingkai Pancasila yang dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting atau youtube yakusa id. Sabtu, (05/06/2021).
Talkshow tersebut, menghadirkan beberapa narasumber yakni, Direktur Pengkajian dan Materi BPIP Muhammad Sabri, Ahli Hukum Tata Negara dan Pengamat Politik Rafly Harun, dan Ketum PB HMI Raihan Ariatama.
Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Ahmad Doli Kurniawan Tandjung sebagai Keynotespeaker.
Dalam sambutannya ia menyampaikan, lahirnya Pancasila terdiri dari berbagai perspektif. Jika dilihat dari literaturnya ada yang menyebutkan 1 Juni dan ada juga yang menyebutkan 22 Juni, serta 17 Agustus.
Namun sebagai bangsa yang besar, kata dia, tidak perlu mempedebatkan hari kelahiran Pancasila, karena yang terpenting bagaimana cara memaknainya.
“Kaum millenial harus menumbuhkan rasa kecintaan dan kebanggaannya terhadap pancasila serta harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab tidak dipungkiri kaum millenial seringkali menjadi penentu kelemahan atau kekuatan dalam sebuah negara,” katanya.
Sementara, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga KOHATI PB HMI, Nurmaida Saana mengatakan, adanya keberagaman agama, etnis, maupun cara pandang yang ada di Indonesia, kerap kali menimbulkan konflik.
Oleh karena itu, kata Nurmaida, perlu adanya satu pandangan yang kemudian dapat menyatukan keberagaman dan bisa dijadikan sebagai identitas bersama.
“Penanaman kembali kekuatan pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat diperlukan khususnya terhadap kaum millenial,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum Kohati PB HMI Umiroh Fauziah dalam sambutannya menyatakan, pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa yang sepatutnya juga diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut perempuan asal Kota Banjar itu, dalam kegiatan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, pancasila jangan sekedar dijadikan sebagai jargon politik sehingga tidak ada lagi yang mengklaim paling pancasilais.
“Banyak sekali elit politik menggunakan pancasila sebagai alat pembenaran politiknya,” tegasnya.
Sementara itu, dr. Refly Harun S.H. M.H.LL.M yang juga diundang sebagai Pemateri dari Ahli Hukum dan Tata Negara Pengamat Politik ini berpesan kepada kader HMI di seluruh Indonesia yakni berpancasila tidak harus menjadi bagian dari negara tetapi bertanggung jawab atas pilihannya hidup anda di mana pun anda berada.
“Menjadi warga negara misalnya bisa mengabdi melalui pegawai ASN yang baik atau berada di luar sistem negara yang baik dengan menjadi kelompok yang kritis terhadap pemerintahan, semuanya sama sama terhormat dan baik yang tidak baik adalah yang menggaruk kekayaan bangsa demi kelompoknya,” kuncinya.
