SINJAI, Suara Jelata— Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan tercederai oleh pembubaran beberapa oknum Kepala Desa di Kantor PMD Sinjai. Selasa, (15/6/2021).
Hal ini membuat Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sinjai ikut menyayangkan dan geram dengan ulah oknum Kepala Desa tersebut.
Ketua GP Ansor Sinjai, Haris, menuturkan penyampaian aspirasi diatur dalam UU, dan pembubaran aksi massa adalah sebuah tindakan otoriter yang melanggar hukum.
“Kami menyangkan kejadian ini, harusnya Mahasiswa atau siapapun itu tidak dihalangi dalam menyampaikan pendapat atau aspirasinya, ” kata pimpinan Ansor/Banser Sinjai ini.
Dia meminta pihak terkait harusnya dewasa menerima kritikan, bukan malah mempertontonkan hal-hal yang memalukan seperti itu di depan umum.
“Saya berharap kedepan tidak terjadi lagi ada oknum-oknum yang berbuat anarkis ke pembawa aspirasi, dan kalau memang ada tindak kekerasan maka kami siap mendukung langkah hukum adek PMII, ” terangnya.
GP Ansor merupakan salah satu badan otonom Nahdatul Ulama bersama dengan PMII dan beberapa banom lainnya.
Sebelumnya diberitakan, kericuhan di Kantor PMD Kabupaten Sinjai antara Mahasiswa PMII Sinjai dengan sejumlah Kepala Desa terjadi saat aksi Demonstrasi.
Kejadian berawal saat massa aksi melakukan orasi di depan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sinjai.
Mereka mengkritik atas kegiatan studi banding yang dilaksanakan oleh rombongan kepala desa beberapa waktu lalu bersama Kepala Dinas PMD di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi juga mengaku dipukul saat berorasi, pengeras suara berupa toa juga turut dirusak oleh beberapa oknum Kepala Desa yang hadir di Lokasi aksi.
Sekretaris Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sinjai, Abdul Rajab, menuturkan kejadian ini merupakan aksi spontanitas.
Akibat kejadian ini PMII melapor dugaan tindak kekerasan di Mapolres Sinjai.
