MAKASSAR, Suara Jelata—Sejumlah wilayah di Indonesia menggelar aksi serentak memperingati 58 tahun Kemerdekaan West Papua tepatnya pada tahun 1961 silam.
Seperti aksi solidaritas secara damai yang dilakukan oleh puluhan pemuda dan mahasiswa di Kota Makassar pada Senin, (2/12).
Mereka menuntut supaya Papua Barat diberikan hak menentukan nasib sendiri (kemerdekaan). Para pendemo juga meminta aktivis tahanan politik dibebaskan.
Salah satu peserta aksi, Parle menjelaskan bahwa rakyat West Papua sejak saat itu telah mendirikan dewan Nieuwguinearaad tapi tak diakui oleh pemerintahan Soekarno dengan menganggapnya sebagai negara boneka bikinan Belanda belaka.
Parle menjelaskan, kemudian Soekarno memulai aneksasi West Papua melalui program Tri Komando Rakyat (Trikora).
Di tahun 1963 teritori West Papua berstatus koloni tak berpemerintahan sendiri yang berhak atas penentuan nasib sendiri di bawah hukum internasional.
Kemudian pada 1969 terjadilah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), yang tak sesuai dengan prosedur. Hanya ada 1022 orang yang terlibat dalam pengambilan suara, dan telah dikondisikan sebelumnya untuk memilih berintregasi dengan Indonesia.
Selain itu, untuk memberikan konteks, 1022 adalah sekitar 0,2% dari jumlah populasi rakyat West Papua.
“Bangsa West Papua, tak peduli di tanah air atau di Indonesia, terus mengalami diskriminasi rasialis. Agustus lalu, misalnya, ketika terjadi pemaksaan pemasangan bendera merah putih di asrama mahasiswa West Papua di Surabaya terjadi pengancaman, pengusiran, bahkan umpatan rasialis terhadap kawan-kawan di sana,” terang Parle.
Lebih lanjut, Aspek yang membuatnya lebih menjijikkan lagi adalah, beberapa dari sekian banyak pelaku diskriminasi rasialis itu adalah aparatur negara.
“Kami tak bisa memikirkan hal lain yang lebih mengkhianati cita-cita kebhinekaan Republik Indonesia daripada diskriminasi rasialis macam itu,” ucapnya.
Apa yang terjadi di Surabaya akhirnya menyulut api protes di tanah air West Papua dan di Indonesia yang makin sadar bahwa mereka akan terus menjadi korban diskriminasi rasialis di bawah kolonialisme pemerintahan Indonesia
“Tapi, sebagaimana pemerintah Belanda dulu, Indonesia melakukan taktik pecah belah dan kuasai, membuat serangkaian protes itu menjadi kerusuhan yang menelan korban jiwa,” imbunya.
Sejak Agustus sampai November, ada sedikitnya 83 tahanan politik yang berkaitan dengan West Papua. 69 orang ditahan di enam kota berbeda di tanah air West Papua dan sisanya di Indonesia.
Tercatat, ada 22 aktivis politik Papua yang ditahan dengan delik makar. Seperti Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay, pimpinan legislatif United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) Buchtar Tabuni, Juru Bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Surya Anta, dan aktivis mahasiswa Papua Ambroius Mulait.
Parle menegaskan bahwa kriminalisasi mestinya bukan ditujukan pada orang yang mengalami disikriminasi, pun pada orang-orang yang membela Hak Asasi Manusia.
“Penambahan ribuan aparat dan militer tak akan memiliki fungsi apa pun selain merajah luka-luka di sekujur tubuh dan ingatan kolektif bangsa West Papua,” tandasnya.
Dalam laporan
Kementerian Sosial (Kemensos) bahwa ada sekitar 2.000 penduduk Nduga mengungsi ke beberapa titik di Wamena, Lanijaya dan Asmat. Puluhan orang dilaporkan meninggal.
“Angka ini jauh di bawah data yang dihimpun oleh tim Solidaritas untuk Nduga, 5.000 orang mengungsi dan 139 di antaranya menjadi abadi,” imbuhnya.
Selain itu, Fikram yang juga ikut dalam aksi tersebut menuturkan bahwa ini bagian integral dari perjuangan demokrasi di Indonesia dan perjuangan melawan imperialisme di dunia.
Berikut 17 poin tuntutannya;
1. Berikan kebebasan dan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua.
2. Bebaskan Surya Anta dan semua tahanan politik West Papua.
3. Tuntaskan dan adili pelaku pelanggaran HAM di Papua.
4. Hentikan Operasi Militer di Nduga.
5. Hentikan segala bentuk perampasan tanah dan sumber daya alam di West Papua.
6. Hentikan kriminalisasi aktivis Pro Demokrasi.
7. Akui bahwa bangsa West Papua telah merdeka sejak 1 Desember 1961 dan kembalikan hak manifesto kebangsaan West Papua.
8. Tarik militer organik dan non-organik dari seluruh tanah West Papua.
9. Tutup Freeport, BP, LNG Tangguh, MNCs lainnya, yang menjadi dalang kejahatan kemanusiaan di West Papua.
10. Indonesia dan PBB harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses penentuan nasib sendiri, pelurusan sejarah, dan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi terhadap bangsa West Papua.
11. PBB harus membuat resolusi untuk mengembalikan kemerdekaan Bangsa West Papua yang telah menyatakan kemerdekaan pada 1 Desember 1961 sesuai dengan Hukum Internasional.
12. Berikan ruang demokrasi dan akses bagi jurnalis dan media nasional dan internasional di West Papua.
13. Hentikan beragam diskriminasi rasialis dan program kolonial Indonesia di West Papua.
14. Mendukung keanggotaan ULMWP di Melanesia Spearhead Group, Pacific Island Forum, dan perjuangan keanggotaan ULMWP di PBB.
15. Menyerukan kepada dunia internasional untuk membangun konsolidasi solidaritas untuk mendukung perjuangan bangsa West Papua untuk menentukan nasibnya sendiri.
16. Wujudkan reforma agraria sejati dan bangun industri nasional.
17. Bebaskan Tahanan Politik Reformasidikorupsi termaksud Luthfi.
“Tuntutan darurat tersebut adalah bagian tak bisa dipisahkan dari proses penentuan nasib sendiri bagi rakyat dan bangsa West Papua,” kunci Fikram.
