MAKASSAR, Suara Jelata—Aliansi Gerakan Rakyat Menolak (GERAM) Omnibus Law menggelar aksi unjuk rasa (Unras) di depan pintu gerbang kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
Tampak ratusan buruh bersama beberapa kelompok mahasiswa memadati titik aksi hingga membuat kemacetan panjang di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Rabu, (11/3).
Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (SP-PPI), Sartono L Mutu mengatakan bahwa pihaknya mendesak Gubernur Sulawesi Selatan agar menolak omnibus law.
“Kami Aliansi GERAM dengan tegas menolak kedudukan omnibus law, khususnya paket cipta kerja. Dan kami minta agar Gubernur menolak barang haram ini,” tegas dia dalam orasinya di atas mobil teronton.
Selain itu, Tono memandang omnibus law cipta kerja pada kedudukannya cacat hukum dengan alasan karena hanya bisa diberlakukan di dalam negara hukum umum atau “common law”.
“Di negara dengan hukum sipil [civil law] itu tidak bisa diberlakukan, beda di negara yang menganut paham hukum umum maka itu baru bisa, itu secara hukumnya,” ungkap Tono sapaan akrabnya, saat diwawancarai oleh awak media.
Dia menganggap, secara prosedural omnibus law dianggap cacat dengan alasan perumusan formulasi kebijakan tersebut sama sekali tidak melibatkan stakeholder yang sangat rentan terpapar krisis, seperti kelompok buruh, petani, masyarakat adat, perempuan, dan kaum miskin kota.
“Omnibus law cipta kerja merupakan produk oligarki rezim penguasa pada saat ini. Sebab dalam perumusannya hanya melibatkan kalangan akademisi dan pengusaha,” ujarnya lagi.
Dalam Rancangan Undang-undang (RUU) cipta kerja ini juga menghilangkan jaminan dan perlindungan kepastian kerja, penghapusan upah minimum, hilangnya pesangon, serta dihapusnya sanksi pidana bagi pengusaha.
“Bahakn juga mencanangkan sentralisme kewenangan yang menghapuskan hak dasar otonomi daerah untuk mengurus sendiri rumah tangga daerahnya secara mandiri,” pungkasnya.
Tono juga mengasumsikan hal lebih mendasar, bahwa RUU ini akan menciptakan krisis ekologi di masa yang akan datang.
“Maka tidak ada kata lain selain lawan, gagalkan omnibus law, dan tidak gerakan lain selain mogok nasional, pukul balik neoliberalisme,” tutupnya.
Alam
