Carut Marut Data DTKS, KOPEL Sinjai Minta Bupati Evaluasi Kadinsos

  • Whatsapp

SINJAI, Suara Jelata— Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data yang merupakan rujukan untuk penetapan sasaran program perlindungan social selayaknya tidak lagi menimbulkan kontroversi karena sudah melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang.

Nampaknya, harapan publik akan kinerja Pemerintah Daerah Sinjai dalam pemutakhiran data jauh panggang dari api.

Bacaan Lainnya

Munculnya kontroversi pada level penerima bantuan social yang tidak tepat sasaran misalnya ada aparat Desa yang menerima bantuan, mengindikasikan kuat adanya sistem yang tidak berjalan dengan baik.

Hal tersebut diungkapkan oleh Divisi Advokasi Keuangan KOPEL Sinjai, Zulkarnain. Ia menuturkan, padahal kita ketahui, anggaran pada Dinas Sosial sebagai leading sector yang bertanggung jawab pada pemutakhiran data terpadu dalam dua tahun terakhir cukup besar.

Setidaknya, dengan anggaran yang fantastis itu menghasilkan output data yang berkualitas.

“Dari analisis Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sinjai, anggaran yang digelontorkan dari APBD dalam 2 tahun terakhir 2019-2020, totalnya mencapai Rp.937 juta lebih,” ungkapnya.

Lanjut Zulkarnain, Anggaran tersebut dialokasikan untuk program Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial pada tahun 2019 yakni dengan kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) Berbasis Aplikasi dengan anggaran Rp. 395 juta lebih, hanya terealisasi 40% atau Rp.158 juta lebih.

“Serta Pengadaan Aplikasi Pendataan PMKS/BDT berbasis Android dengan anggaran Rp.50 juta namun tidak terealisasi” katanya.

Pada tahun 2020 kembali dianggarkan pada program program pemberdayaan sosial yakni kegiatan pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) Berbasis Aplikasi dengan anggaran Rp.393 juta lebih.

“Kegiatan revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolahan data untuk mendukung pusat layanan data Sosial sebesar Rp.98 juta lebih,” tambahnya.

Dalam dua tahun terakhir (2019-2020) jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung perbaikan data mencapai Rp.937 juta lebih

Ironisnya, anggaran yang besar ini ternyata gagal melakukan verifikasi dan validasi data Kesejahteraan Sosial

“Mencermati desain anggaran yang disajikan di atas, mengindikasikan ketidak seriusan Dinas Sosial memperbaiki DTKS, hal ini terlihat rendahnya serapan” tutupnya.

Anggaran pada kegiatan-kegiatan yang sudah direncakan. Dari analisis diatas, maka KOPEL Sinjai merekomendasikan, Kopel meminta kepada Bupati Sinjai untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sinjai yang dinilai tidak tanggap melakukan verifikasi dan validasi data menyebabkan bantuan social salah sasaran.

Meminta agar Pemda segera melakukan konsinyering data kemiskinan untuk dijadikan satu data terpadu.

Sehingga kedepan memudahkan bagi Pemerintah Daerah untuk menyalurkan bantuan social kepada fakir miskin.

Terakhir, Meminta agar Pemda dan seluruh jajaran untuk bersikap jujur terkait data karena dipastikan akan berlarut-larut masalah ini.

(****)

loading...
  • Whatsapp