SINJAI, Suara Jelata— Surat Permintaan Penundaan Rapimda dan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Kabupaten Sinjai oleh DPD KNPI Provinsi Sulawesi Selatan Versi Kanita ditanggapi Ketua DPD KNPI Sinjai Satria Ramli. Rabu, (23/12/2020).
Satria Ramli, mengatakan, pihaknya sangat menghargai permintaan DPD KNPI Kanita, untuk meminta DPD KNPI Sinjai menunda Rapimda dan Musda XV.
“Namun permintaan ini tentu bertentangan dengan surat dari DPD KNPI Sulsel, untuk segera melaksanakan Musda, pada bulan Desember tahun ini,” katanya.
Jadi pihaknya melihat ada sikap inkonsistensi dari DPD KNPI Sulsel.
“Hal lain juga tentu menjadi pertanyaan kepada kami, mekanisme organisasi dimana yang kami langgar. Kalau terkait dengan undang Rapimda dan Musda, kami DPD KNPI Sinjai mengundang juga DPD KNPI Sulsel versi Arham yang dipersoalkan,” ujarnya.
Dirinya mengaku, kurang tepat, ketika hal itu yang dianggap melanggar, karena apa yang dilakukan merupakan aspirasi OKP dan DPK di Sinjai.
“Ada yang menginginkan Arham dan ada juga yang menginginkan Kanita, sehingga dengan mengundang keduanya tentu menjadi opsi buat kami,” tandasnya.
Tentu pihaknya sangat mengharapkan keduanya bisa duduk bersama di Sinjai dan ini bisa menjadi contoh yang baik bagi Kabupaten dan Kota khususnya di Sulsel.
“Jadi pada prinsipnya kami di DPD KNPI Sinjai tetap Rapimda dan Musda sesuai pada rencana awal yakni tanggal 25 sampe 27 Desember 2020,” tegasnya.
hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Musda akan dibahas di forum Rapimda. Forum Rapimda menjadi ruang atau media kordinasi sebelum masuk pada pelaksanaan Musda.
“Hal-hal terkait pelaksanaan Rapimda dan Musda juga telah kami koordinasikan, termasuk dengan pemerintah daerah dalam hal ini bapak Bupati Sinjai, yang juga siap untuk membuka acara Musda KNPI Sinjai ke-XV ini,” kuncinya.
TA
