SULSEL, Suara Jelata— Santer terdengar adanya pelaksanaan Pelatihan Kader Lanjut (PKL) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang dibuka oleh Ketua Umum PB PMII terpilih Muhammad Abdullah Syukri, mendapatkan kritikan dari beberapa cabang di Sulawesi Selatan.
Kritikan ini datang dari PMII Cabang Sinjai, yang mengatakan bahwa adanya PKL yang dibuka langsung oleh Ketua Umum, terpilih sangat mencederai aturan yang telah ditetapkan oleh PB PMII.
“Saya tahu betul berapa alumni PKL yang ada di PC PMII Takalar maka dari itu saya berani berkomentar persoalan ini. Ditambah lagi PKL ini seperti halnya yang dilakukan di Papua yang kira-kira pesertanya hanya dihadiri oleh peserta yang menjadi pendukung di Kongres sementara yang bukan pendukung malah tidak dilibatkan bahkan terkesan PKL itu diselenggarakan secara tertutup. Ingat bahwa PMII ini milik semua kader. Jika kemudian ketua umum melakukan gerakan inskonstitusional dan semau maunya ngurusi organisasi maka kita pastikan PMII kedepan akan kembali mundur,” ujar Mirwan Ketua Cabang PMII Sinjai, Selasa (28/04/2021)
Sementara dalam aturan tentang Pedoman Pelaksanaan PKL Oleh Pengurus Cabang, lanjut Mirwan, tegas dikatakan pada BAB II Pasal 2 Ayat 2 point A, B, C, D, E.
“Coba lah ketua umum ini baca-baca dulu aturan sebelum membuka kegiatan apalagi ini kaderisasi formal,” cetus Mirwan.
Sementra itu, di tempat yang terpisah Andi Chaidir Alif Ketua PC PMII Bulukumba merasa lucu dengan sikap Ketua Umum PB PMII terpilih yang terlihat seperti bukan kader PMII jalan sana-sini tanpa memperhatikan aturan yang berlaku.
“Saya tegaskan sekali lagi kami di tingkatan cabang sangat menjunjung tinggi setiap produk hukum yang berlaku. Jadi jangan menginjak-injak aturan yang sudah ada. Ini PKL loh tidak asal dilaksanakan dengan mudahnya,” tandasnya.
“Siapa yang bisa pastikan kalau peserta-peserta ini merupakan alumni PKD ? Jangan sampai yang hadir dalam forum itu bukan alumni PKD apalagi tidak ada Instruktur dari PB ataupun PKC yang mewakili dan melakukan pengawalan,” lanjut Chaidir.
Ia menilai Ketua Umum PB PMII terpilih telah melakukan kegaduhan di Sulsel.
“Mustinya ketua umum itu kalo ada cabang mau melaksanakan agenda ditanyai dulu ke PKC apa betul sudah sesuai aturan, kalo sudah sesuai maka ketua umum perintahkan ke PKC untuk turun mengawal karena PB sampai hari ini belum punya Pengurus PB, masih sebatas mandataris walaupun sudah melebihi dari batas aturan yang di tetapkan,” jelas Chaidir.
“Saya berharap kejadian ini tidak dilakukan di wilayah lain dan secara kelembagaan saya mengecam tindakan yang dilakukan oleh Ketua umum ini. PMII adalah organisasi kaderisasi, jangan rusaki kaderisasi hanya karena merasa berkuasa dan menjaga kekuasaan,” pungkasnya.
