SINJAI, Suara Jelata—Wakil Bupati Sinjai, Andi Kartini Ottong menungkapkan, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah Kab. Sinjai dalam mengatasi tingkat kemiskinan adalah, baik itu pemerintah kabupaten, kecamatan, sampai pemerintah desa, gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat miskin.
Andi Kartini mengungkapkan, selama periode kepemimpinan Bupati saat ini, justru tingkat kemiskinan semakin menurun mulai dari angka 9.28 persen menjadi 9.14 persen, selanjutnya menurun lagi menjadi 9.0. Angka tersebut bisa saja terus menurun.
“Langkah-langkah yang dilakukan adalah gencar melakukan sosialisasi sekaligus membantu orang-orang miskin. Sosialisasi ini, bukan hanya dilakukan oleh pemerintah kabupaten, namun baik pemerintah kecamatan, sampai di tingkat desa juga aktif melakukan sosialisasi,” terangnya saat ditemui di kediamannya Rujab Wakil Bupati, Kamis (19/05/2021) malam.
Ia mengaku, selalu menekankan kepada Kepala desa yakni, jika ingin berhasil kepemimpinannya, minimal harus meminimalisir orang-orang miskin.
“Di mana pun, saya berada saya selalu ingatkan kepala desa agar ikut termotivasi bersama-sama menurunkan angka kemiskinan,” ucapnya.
Dia mengaku sering menyarankan, alangkah lebih bagusnya jika membiasakan diri untuk selalu berkunjung ke rumah tetangga.
Utamanya, yang ada di perkotaan karena, terkadang masyarakatnya terkesan cuek.
“Ketika melakukan silaturahmi ke tetangga, dapat melihat dan mengetahui secara langsung keadaannya, di mana ternyata masih banyak yang kurang mampu. Pendekatan seperti itu, terbukti dapat meminimalisir kemiskinan,” paparnya.
Ia bercerita, seperti di Lingkungannya terkadang setiap hari Jumat melakukan gotong royong, setelah itu kumpul-kumpul untuk saling mengenal satu sama lain.
“Langkah tersebut, merupakan salah satu cara untuk mengetahui keadaan masyarakat sekitar,” jelasnya
Tidak hanya itu, ternyata selama ini Andi Kartini, sering menekankan agar terdapat anggaran khusus untuk menurunkan kemiskinan.
“Sebenarnya, saya selalu katakan kita harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) terkait kemiskinan. Hanya saja, alasannya setiap OPD sudah menganggarkan. Namun, kebijakan tersebut belum terlalu tajam di Lapangan,” terangnya.
Sehingga menurut Kartini, perlu adanya susunan rencana ke depan, dengan betul-betul menyisir orang-orang yang kurang mampu.
“Misalnya, satu desa terdapat 100 masyarakat miskin, solusi atau bantuan seperti apa yang diberikan. Setelah itu, dievaluasi apakah betul bantuan pemerintah itu bermanfaat yakni, dapat mengurangi kemiskinan di desa tersebut. Itu yang saya harapkan, akan tetapi belum terlaksana,” kuncinya.
