Legalitas SK Mantan Dirut PDAM Sinjai, Kabag Hukum Berbeda Pendapat Dengan Inspektorat

  • Whatsapp
(RDP) antara Anggota DPRD, juga pihak Pemda, Mantan Direktur PDAM, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Sinjai.

SINJAI, Suara Jelata— Kepala Bagian Hukum (Kabag) Hukum Pemerintah Daerah Kab. Sinjai, sekaligus Kab. Ekonomi Pemda menyatakan legalitas SK Mantan Direktur PDAM Periode 2018-2023 Suratman (S) dianggap sah dan sesuai prosedur.

Namun, beda halnya dengan pihak Inspektorat yang mengganggap SK legalitas tersebut tidak sah.

Bacaan Lainnya

Disebabkan salah satunya karena S tidak menandatangi kontrak kerja sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2018.

“Sampai saat ini, belum ada keputusan yang mengatakan SK pengangkatan itu batal atau sah, Kami belum menemukan itu,” jelas Kabag Hukum Muhtar, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Anggota DPRD, juga pihak Pemda, Mantan Direktur PDAM, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Sinjai. Senin, (31/05/2020).

Lebih lanjut Ia mengatakan, seperti yang telah disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) menyebut SK itu telah melalui proses dan telah ditanda tangani oleh pejabat yang berkaitan dengan tersebut.

Muhtar kembali mengatakan, sebagaimana yang disampaikan Sekda yakni, pengangkatan kembali Suratman sebagai Direktur PDAM untuk periode ke dua tahun 2018-2023, berdasarkan SK bupati dalam hal ini ditanda tangani oleh PLT, sesuai dengan prosedur dan sah.

“Kami bagian hukum sampai saat ini, belum melihat adanya aturan atau keputusan yang mengatakan SK pengangkatan Suratman sebagai Direktur PDAM Periode 2018-2023, itu tidak sah atau batal,” ucapnya.

Selanjutnya, Kabag Ekonomi Andi Tenri Rawe menambahkan, Kabag Ekonomi mempunyai tugas dalam pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dimana jadi setiap SK yang berkaitaan dengan BUMD juga terdapat pada bagian Kabag Ekonomi.

Ia menambahkan, terkait terbitnya SK pegangkatan Suratman itu, berdasarkan pertama terdapat telahaan dari dewan pegawas PDAM pada saat itu, yang kemudian diikuti rekomendasi untuk mengangkat kembali Suratman periode kedua ditujukan kepada bupati atau dalam hal ini ditanda tangani oleh Plt Bupati Andi Fajar.

“Olehnya itu, berdasarkan surat dan rekomendasi tersebut, maka SK pengangkatan kembali saudara Suratman. Kami rancang dan didiskusikan kembali sehingga terbitlah SK pegangkatan kedua saudara Suratman,” jelasnya.

Namun, disisi lain Kepala Inspektorat Kab. Sinjai, Andi Adeha Syamsuri mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat SK pegangkatan saudara S tidak sesuai prosedur.

“Hasil pemeriksaan inspektorat disimpulkan bahwa SK pengangkatan dan penetapan kembali saudara S sebagai direktur PDAM tidak sesuai prosedur,” terangnya.

Hal itu disebabkan, salah satunya karena saudara S tidak melakukan penandatangan kontrak kerja, sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Permendagri No. 37 Tahun 2018 ayat 4, yang mengharuskan saudara S seharusnya melakukan penandatangan kontrak kerja.

Mengingat tambah Andi Adeha, salah satu regulasi yang menjadi pedoman dalam pengangkatan kembali Suratman sebagai Direktur PDAM yakni, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas atau komisaris dan anggota direksi badan usaha milik daerah.

Ia menjelaskan, pada ayat 4 Permendagri No. 37 tahun 2018, menyebutkan dalam hal anggota direksi diangkat kembali, anggota direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.

Selanjutnya kata Adeha, pada ayat 5 penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan sebelum kembali sebagai anggota direksi.

“Sedangkan saudara S sebelum diangkat menjadi direktur tidak menyampaikan dokumen kontrak kinerja dan realisasi kinerja periode sebelumnya tahun 2014-2018, yang akan menjadi penilaian bagi pengambil kebijakan sebelum diangkat kembali menjadi jadi direktur PDAM,” jelasnya.

Lebih lanjut Ia mengatakan, S juga telah membuat pernyataan, di mana S mengaku tidak pernah menandatangani kontrak kinerja tahun 2014-2018 begitupun dengan realisasi atas kontrak kinerjanya.

Di mana S lanjut Adeha, hanya menyampaikan dokumen rencana bisnis tahun 2017 2022, rencana kerja dan anggaran PKM laporan keuangan tahunan dan surat perjanjian kinerja .

“Pengangkatan kembali saudara S sebagai direktur periode 2018-2023, tanpa melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Kami telah memeriksa semua saksi-saksi terkait, terkait pernyataan Sekda tadi tentang PP di dalam SK pengangkatannya, yang menjadi acuan adalah Permendagri No. 37 tahun 2018,” kuncinya.

Penulis: MG Nur
Editor: Taqwa
  • Whatsapp
loading...