Jawasir Minta Gubernur Aceh Tunjuk PJ Bupati Simeulue Yang Paham Akan Daerah

SIMEULUE ACEH, Suara Jelata – Mahasiswa Simeulue, Jawasir meminta Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menunjuk penjabat Bupati Simeulue yang paham kondisi Daerah setempat

Pasalnya, pengisi masa transisi tersebut merupakan catatan dan sejarah besar bagi Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan PJ akan mengisi kekosongan kepala daerah devinitif selama 2.5 tahun masa jabatan hingga 2024.

Selain usulan dari Daerah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga menunjuk serta menugaskan jajarannya untuk menyeleksi jejak calon penjabat Bupati yang mengacu pada UU ASN nomor 5 tahun 2021.

Jawasir mengatakan, siapapun yang ditunjuk sebagai Pelaksana Jabatan (Pj) Bupati Simeulue, yang mengerti akan permasalahan, kearifan lokal dan budaya, sehingga bisa membawa Simeulue kearah yang baik pula.

“Kualitas PJ juga menentukan bagi Daerah dan juga mengenal daerah, baik masalah, pontesi, sehingga dapat diperbaiki menjadi lebih baik,” kata Jawasir yang juga Demisioner IPPELMAS itu saat di konfirmasi pada hari Kamis (19/05/2022)

Hal ini diungkapnya, menyusul masa kepemimpinan Bupati Erli Hasim dan Wakil Bupati Afridawati akan berakhir pada 20 Juli 2022 mendatang.

Artinya apa, di sisa masa kurun waktu lebih kurang dua bulan itu, Pemerintah Provinsi agar dapat menempatkan Pelaksana Jabatan (PJ) tersebut ialah Putra Daerah Simeulue.

“Harus Putra Daerah dan juga bukan saja sekedar tahu tapi juga paham dan mengerti yang sedang terjadi,” katanya.

Jawasir juga menilai, terdapat sejumlah persoalan yang diduga besar namun belum terpecahkan di Simeulue saat ini.

Di antaranya, masalah pengangguran, pendidikan, kemiskinan, dan juga masalah kesehatan, serta persoalan pemerintahan yang kerap menjadi sorotan masyarakat termasuk mengenai masalah indikator penempatan sebagai pejabat di Pemerintahan setempat.

Maka dari itu, Jawasir juga berpesan, terkait gonta – ganti pejabat harus disesuaikan dengan kemampuan yang bersangkutan dan menilai kelayakan penempatan sesuai dengan keahlian yang sudah di tempuh.

“Contohnya ada pejabat lulusan Hukum tapi ditempatkan di Dinas Komunikasi sedangkan pejabat yang lulusan Komunikasi di tempatkan di bagian Hukum, kan salah jalur ini. Ditambah lagi pejabat yang sedang berprestasi mendapat reward, tetapi ia malah digeser. Hal ini yang membuat kerisihan serta kekhawatiran pejabat lain dalam bekerja, kenapa buat kekhawatiran karena terjadinya rotasi tanpa diduga-duga,” pinta Jawasir yang juga sebagai orator kondang itu.

Di sisi lain, Jawasir juga mengatakan, untuk membangun Pulau Simeulue itu, tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah semata. Akan tetapi, perlu sokongan serta dukungan dari pada DPRK Simeulue, Komponen Masyarakat serta Mahasiswa dan Tokoh pemangku Agama dan Adat.

“Maka dari itu antara Eksekutif, Legislatif serta Mahasiswa dan Tokoh pemangku adat dan agama pun harus memiliki sinergi dalam menentukan kesejahteraan yang merata, tidak boleh sendiri-sendiri loh,” pungkasnya.

Oleh sebab itu, lanjut Jawasir, dimasa transisi ini diharapkan tidak terjadi lagi hingga terulang kembali konflik antar sesama pemangku kepentingan di Simeulue.

“Sayang juga masyarakat nya, “akoe ulu da mamekeri ne, sahinggo bingung sia, fetitaya singa diafen, edokne samomang” (Sakit kepala memikirkan, sehingga bingung mereka, entah siapa yang harus diikuti, karena sama saja – Red) ” tutupnya.

Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari suarajelata.com.

Mari bergabung di Grup Telegram "suarajelata.com News Update", caranya klik link https://t.me/suarajelatacomupdate, kemudian join.

Penulis: NAEditor: Ardiansyah