LEBAK BANTEN, Suara Jelata – Serikat Mahasiswa Aspirasi Rakyat (Semar) menyoroti adanya Silpa anggaran pembelanjaan baju dinas anggota DPRD Lebak, Rabu (15/03/2023). Mereka meminta Setwan DPRD Lebak terbuka ke publik terkait pengelolaan anggaran di DPRD Lebak.
“Selama itu anggaran negara, tentu siapa pun berhak mengetahui, jangan sampai ada yang disembunyikan. Dengan diamnya Setwan DPRD Lebak ketika dikonfirmasi awak media, artinya itu patut dicurigai, ada apa sebenarnya administrasi di DPRD Lebak,” tegas Ketua Umum Semar Muhamad Apud kepada awak media.
Menurut Apud, dengan terjadinya Silpa anggaran pembelanjaan baju dinas DPRD Lebak, itu menandakan bahwa perencanaan awal terkait penganggaran baju dinas dinilai gagal.
“Bisa jadi gagal perencanaannya, atau ada hal yang lain yang patut kita curigai. Untuk itu, mari kita kawal bersama,” ujar Apud.
Ketua Umum Muhamad Apud juga mengaku dalam waktu dekat akan meminta audiensi dengan pihak DPRD Lebak untuk mempertanyakan sejumlah persoalan yang ada di DPRD Lebak.
“Saya akan koordinasikan dengan kawan-kawan aktivis yang lainnya, untuk bersama-sama mengawal sejumlah persoalan yang ada di DPRD Lebak. Termasuk, temuan BPK. Bukan hanya tidak tahu malunya, tapi kita akan coba kaji sejauh mana persoalan perdata ataupun apakah ada pidananya, kita lihat nanti,” tandasnya.
Dikonfirmasi terkait hal tersebut, hingga berita ini diterbitkan, Sekretaris DPRD Lebak Lina Budiarti tidak memberikan jawaban. (Enggar)
