KENDARI SULTRA, Suara Jelata – Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) berlangsung meriah. Kegiatan digelar di Hotel Kubah 9 Andonohu Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (25/11/2023).
Rapimprov dihadiri oleh Gubernur Sultra yang diwakili oleh Sekda Prov Sultra (Asrun Lio), Pj Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu, Pelaksana Harian Ketua Umum Indonesia Yukki Nugrahawan Hanapi, Kapolda Sultra Irjenpol Teguh Pristiwanto. Juga hadir DanLanal Kendari Letkol Laut Abdul Kadir Mulku Zahari, Danlanud Haluoleo Kolonel PNB Antonius Adi Nur Wahyono, S.E., M.Han, Kejati Sultra Dr. Patris Yusrian Jaya, S.H., M.H., Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tenggara Kombes Pol Muhamad Santoso, S.I.K., S.H.
Rapat Pimpinan Provinsi Kadin Sultra dilaksanakan guna merencanakan langkah-langkah strategis dan melakukan evaluasi dan perbaikan yang diperlukan untuk memajukan perekonomian Sulawesi Tenggara.
Dalam sambutannya, Ketua Umum Kadin Sultra Anton Timbang mengatakan momentum hilirisasi nikel yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Namun belum signifikan terhadap sektor olahannya, hal itu tentu memerlukan pemikiran kita bersama,” kata Anton Timbang.
Demikian pula, lanjut Anton, sektor aspal Buton yang dimiliki belum memberikan nilai positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja. Di sisi lain, kebutuhan aspal dalam negeri untuk pembangunan jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dapat mencapai 12 juta ton per tahun dengan dukungan kebijakan yang cukup memadai.
“Saya mengharapkan dalam Rapimprov Kadin Sultra 2023 ini kita dapat melakukan evaluasi dan merumuskan berbagai agenda kegiatan untuk mengembangkan dunia usaha. Masukan yang konstruktif, solutif dan terukur akan sangat memudahkan kita dalam menjalankan agenda kerjasama. Kita berharap agenda politik di tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan aman, sehingga kegiatan investasi dan dunia usaha tetap kondusif, “tutupnya.
Gubernur Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Sekda Provinsi Sultra Asrun Lio sebelum membuka acara mengatakan, Pemerintah sangat mengapresiasi kinerja Kadin Sultra dalam kepemimpinan Anton Timbang pasca dilantiknya pada periode 2021-2026.
“Karena mampu menyelesaikan permasalahan dalam meningkatkan perekonomian Sultra, di mana Kadin selalu terdepan,” pungkas Asrun Lio.
Dua (2) Isu ekonomi yang di ekspose Ketua Umum Kadin Sultra pada RAPIMPROV KADIN Sultra yaitu pertama :Telah terjadi pergeseran sektor usaha terhadap distribusi PDRB Sultra. Di mana tahun 2005 sektor pertanian sangat mendominasi hingga 42% tetapi di tahun 2022 trend-nya menurun menjadi 23 meskipun dari sisi volume dan nilainya tetap tumbuh.
Sementara di sektor pertambangan nikel mulai bangkit di tahun 2010 dan saat ini memberikan kontribusi sebesar 20%, sektor industri pengolahan mencapai 5-8 %, data BPS menunjukkan produksi pertambangan nikel terdiri dari 22,5 juta ton biji nikel dan 120 ribu ton Fero nikel.
Produksi industri aspal tercatat 91 ribu ton sedangkan deposit aspal mencapai 660 juta ton. Di sisi lain kebutuhan aspal untuk jalan nasional mencapai 1,2 juta ton/tahun, sementara 45-50% dipenuhi impor dari luar. Diketahui dalam E-Catalog Sultra telah masuk menjadi program prioritas kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Isu kedua adalah tentang sektor pertanian khususnya komoditi beras dan perikanan, hal ini perlu dicermati karena sebagai kebutuhan pokok selalu memicu inflasi di Sultra. Meskipun Pemprov telah berhasil menekan tingkat inflasi dari 3,46% di bulan Juni menjadi 3,14% di bulan Oktober 2023.
Namun komoditas beras menjadi kontributor terbesar di bulan September yaitu 0,36% Month to Month. Beras mengalami Tren penurunan dari 305 ribu ton di 2020 menjadi 275 ribu ton di tahun 2023.
Permasalahan geografis dan kultural daerah di Sultra juga mempengaruhi tingkat produksi beras dari 17 kab/kota, hanya 5 kabupaten yang surplus, yaitu Konawe, Konsel, Kolaka, Koltim dan Bombana. Sementara 12 kab/kota masih kekurangan di mana tingkat konsumsi lebih tinggi daripada produksinya.
Untuk komoditi perikanan lebih kepada sistem logistik (penyimpanan) yang kurang baik, mengingat ikan komoditas yang cepat rusak dan dipengaruhi musim penangkapan yang terbatas pada saat gelombang besar. Untuk itu jika diperkenankan Kadin Sultra akan melakukan kerjasama untuk pemanfaatan beberapa PPI yang tidak optimal bahkan sebagian tidak dimanfaatkan, misalnya PPI pasar Wajo di Kabupaten Buton. (Syukri)
