MALUKU UTARA, Suara Jelata – Pemerintah pusat melalui Perum Bulog berencana membangun tujuh kompleks pergudangan Bulog di tujuh Kabupaten dalam wilayah Provinsi Maluku Utara. Pembangunan ini diperkirakan akan dimulai pada awal 2026 mendatang.
Tujuh Kabupaten dalam wilayah Provinsi Maluku Utara (Malut) yang masuk dalam prioritas pembangunan tersebut adalah, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu dan Kabupaten Pulau Morotai. Ketiga kabupaten tersebut masuk dalam wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Sementara empat kabupaten lainnya adalah, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Halmahera Barat dan Halmahera Tengah.
Diwawancarai awak suarajelata.com, Senin (15/12/2025), Kepala Cabang Bulog Ternate, Jefri Tanasi, mengatakan, Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Utara adalah dua daerah yang sebelumnya telah memiliki fasilitas infrastruktur pergudangan milik Bulog. Praktis dua daerah tersebut tidak termasuk dalam rencana prioritas.
Sementara untuk Kota Tidore Kepulauan, pembangunan infrastruktur pangan berupa kompleks pergudangan belum bisa terlaksana di 2026.
“Alasannya, Kota Tidore Kepulauan memiliki rentang jarak distribusi yang tidak terlalu sulit atau jauh dari Kota Ternate. Ini bukan berarti Tidore tidak akan dibangun tapi mungkin dalam beberapa tahun ke depan,” ungkap Jefri.
Ia mengatakan, rencana pembangunan ini adalah bagian dari program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk bidang ketahanan pangan. Dengan demikian, pembangunan ini dipandang penting sebagai bukti nyata negara hadir untuk mendekatkan dan mengefektifkan pelayanan bidang pangan terhadap masyarakat.
Disatu sisi, pembangunan ini juga penting mengingat secara geografis Malut adalah wilayah kepulauan. Sebagai wilayah kepulauan Malut sangat membutuhkan infrastruktur pangan demi menjawab keterisolasian distribusi pangan agar bisa merata dan adil.
Jefri mengatakan, saat ini Pemerintah daerah di masing-masing kabupaten tersebut telah bersedia menyiapkan dan menghibahkan lahan ke Pemerintah pusat dalam hal ini Perum Bulog.
“Kami telah melakukan survei awal, datang sekaligus berkoordinasi dengan Pemda. Kami sudah melihat secara langsung titik-titik lahan yang akan dihibahkan ke Bulog,” ujarnya.
Ia menambahkan, terkait lahan, Bulog sementara hanya menunggu proses administrasi hingga penerbitan sertifikat hibah yang nantinya diserahkan Pemda ke Bulog. Setelah rampung proses administrasi baru selanjutnya proses pembangunan bisa terlaksana.
“Pembangunan dengan menggunakan APBN tersebut rencananya dimulai pada awal 2026 dan di akhir tahun tersebut harus segera dioperasikan,” tuturnya pula.
Secara rinci, ia menjelaskan tujuan rencana pembangunan Tujuh kompleks pergudangan milik Bulog tersebut adalah untuk memenuhi keterjangkauan distribusi pangan sekaligus mempermudah akses bagi masyarakat untuk terpenuhinya kebutuhan pangan.
Selain itu, tujuan lainnya adalah, mempermudah ruang komunikasi dan koordinasi. Sejauh ini menurutnya, komunikasi dan koordinasi sering terhambat karena lebih terpusat di Ternate.
“Kita selama ini hanya memiliki satu titik cabang yakni Cabang Bulog Ternate. Dengan terbangunnya tujuh titik pergudangan di tujuh kabupaten tersebut selanjutnya akan berdampak pada pembukaan cabang baru di kabupaten-kabupaten tersebut,” ungkap Jefri.
Menurutnya, tidak menutup kemungkinan setelah hadirnya cabang-cabang Bulog yang baru tersebut, status Cabang Bulog Ternate akan ditingkatkan statusnya menjadi kantor wilayah. Dengan demikian Malut akan berdiri sendiri atau terlepas dari Kantor Wilayah Ambon yang saat ini membawahi Maluku-Maluku Utara. (Ateng)
