SINJAI, Suara Jelata— Dalam rangka penguatan profil pelajar pancasila, yang merupakan salah satu implikasi dari Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar, UPT SMAN 13 Sinjai bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Sinjai melaksanakan kegiatan yang bertajuk Seminar Demokrasi.
Kegiatan ini dilaksanakan di Aula UPT SMAN 13 Sinjai, Manimpahoi, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Rabu, (09/11/2022).
Seminar demokrasi ini diikuti oleh seluruh siswa siswi kelas X, yang merupakan sasaran dari Implementasi Kurikulum Merdeka, dan merupakan salah item dari penguatan profil pelajar pancasila yaitu suara demokrasi, yang merupakan sistem pembelajaran yang berbasis praktik pada kurikulum merdeka belajar.
Pada pelaksanaan pembukaan kegiatan seminar demokrasi ini, Kepala UPT SMAN 13 Sinjai, Alimin, S. Pd., M. Pd. Menjelaskan bahwa kegiatan seminar demokrasi ini merupakan salah satu dari lima item penguatan profil pelajar pancasila, yang terdapat dalam kurikulum merdeka belajar, yang berbasis praktik.
“Jadi pembelajaran pada implementasi kurikulum merdeka ini 70 persennya adalah materi dan 30 persennya adalah praktik,” ucap Alimin dalam sambutannya.
Sedang Saifuddin, S. Pd., M.H, salah satu anggota Bawaslu kabupaten sinjai, yang didaulat sebagai pemateri pada kegiatan ini menyampaikan berbagai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada proses demokrasi atau pemilu. Serta lembaga-lembaga apa saja yang terlibat dalam proses demokrasi di Indonesia dan sanksi-sanksi apa saja yang menanti bagi para pelanggar pada pemilu.
“Nah untuk pelaksanaan suara demokrasi di SMA 13 ini, sebaiknya mengadopsi sistem kelembagaan pemilu yang ada, jadi ada yang berperan sebagai KPU, Bawaslu, serta DKPP” saran Saifuddin pada seminar ini.
Setelah para siswa siswi menerima materi dari Bawaslu Kabupaten Sinjai tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia, Team Project Suara Demokrasi UPT SMAN 13 Sinjai, melanjutkan kegiatan seminar demokrasi ini dengan melakukan pembentukan perangkat pemilihan Ketua OSIS UPT SMAN 13 Sinjai, dengan mengadopsi kelembagaan pada pemilu di Indonesia.
