Sinjai, Suara Jelata – Pemerintah Kabupaten Sinjai senantiasa mendukung program strategis Pemerintah Pusat termasuk program Tiga (3) Juta Rumah yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dukungan ini ditunjukkan lewat partisipasinya dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) perumahan perdesaan yang digelar Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) via zoom, di Gedung Command Center Sinjai, Selasa (29/4/2025).
Diketahui, jauh sebelum program 3 juta rumah ini dicanangkan, Pemkab Sinjai melalui Disperkimtan telah merealisasikan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak menjadi layak huni, diseluruh kecamatan.
Sekira 6 ribu lebih rumah telah dibedah sejak tahun 2018 hingga saat ini, dari total kurang lebih 14 ribu data rumah tidak layak huni.
“Untuk di Kabupaten Sinjai, kita punya kebutuhan atau target rumah layak huni yakni sekitar 9 ribu. Ini mudah-mudahan bisa di support dari Kementerian melalui program 3 juta rumah,” jelas Kepala Disperkimtan Andi Sarifuddin.
Besar harapan Kepala Disperkimtan, program tersebut dapat menjangkau lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan utamanya masyarakat Sinjai.
Sebab dengan rumah yang layak, bukan hanya akan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, namun juga taraf kesehatannya akan lebih baik.
“Terkait program Asta Cita Bapak Presiden mudahan-mudahan dapat membantu pemerintah kabupaten Sinjai utamanya memaksimalkan program RTLH,” harapnya.
Dalam rakortek ini dibahas sejumlah hal, termasuk arah dan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam mewujudkan 3 juta rumah dalam setahun yang dibawakan Wakil Menteri PKP, H. Fahri Hamzah.
Selain itu, dibahas juga pembagian titik pembangunan rumah yang dibagi atas 1 juta rumah di desa, 1 juta di kota, dan 1 juta rumah di daerah pesisir.
Program tiga juta rumah dalam setahun ini adalah program pembangunan rumah yang diperuntukkan khususnya untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bahkan yang kehidupannya berada ditahap miskin ekstrem, dengan menganut prinsip layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
Hadir mengikuti rakortek ini, Kepala DPMPTSP Sinjai Lukman Dahlan, dan beberapa perwakilan OPD terkait.
