Pengurus KNPI Sinjai saat diskusi dengan Kadis Diskopnaker Firdaus, (Dok. Istimewa)
SINJAI, Suara Jelata—Sejumlah pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sinjai mendatangi langsung Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Sinjai. Senin, (4/5/2020).
Mereka mempertanyakan data penerima bantuan UMKM ( Usaha mikro kecil menengah ) di Sinjai yang terdampak Covid-19, yang diduga tidak menyeluruh.
Padahal adanya pandemi Corona berdampak pada sektor penghasilan semua pelaku usaha yang ada di Sinjai.
Bahkan menurut mereka, bantuan bagi UMKM terkesan pilih kasih, soalnya ada beberapa data ditemukan nama yang terinput sudah meninggal dunia dan juga berprofesi sebagai ASN.
Salah satu Pengurus KNPI Sinjai, Ahmad Marsuki mengatakan jika dirinya menyetor berkas untuk diinput namun tidak terkafer dalam daftar penerima.
“Sejumlah data terdampak yang saya stor untuk didaftar ternyata tidak dimasukkan, bagaimana mau lolos untuk mendapatkan bantuan, indikator lolos dan tidak lolosnya itu apa? atau data yang dipake ini adalah data lama, “katanya.
Astini Latief Bagian Koordinator Data Astiani Latief menuturkan kuota untuk penerima BLT di Kabupaten Sinjai sebanyak 6.677 dan dari itu sudah dibagi 5 Dinas.
Ada dari Dinas Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Perindag, Dinas Koperasi, dan Dinas sosial.
“Kami hanya dikasih Waktu hanya 2 hari dan sementara untuk melengkapi itu hanya 2 jam kita diberikan waktu. Dan dari data di atas, Kami jelaskan bahwa data itu terkirim yang kami data 2.375,” terangnya.
Data yang mereka sebar dan sortir ke Dinas Dukcapil untuk validitas dan kembali adalah 1.875 itu kembali dari Capil, mengapa 510 ada meninggal dan ada yang tidak valid datanya.
“Minta maaf sebelumnya mungkin ada salah penginputan, karena kita ini melakukan penginputan seribuan. Mungkin ada salah teknis, karena sorenya itu kita sudah disuruh menyetor data jadi kita kewalahan betul,” pungkasnya.
Sementara itu Kadis Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja (Diskopnaker), Firdaus terkait adanya aparat dan ASN yang masuk penerima bantuan itu tidak benar.
Karna semuanya telah divalidasi secara teliti, menurutnya Bupati Sinjai telah memerintahkan kepadanya bahwa ada beberapa Kriteria yang tidak bisa dapat bantuan BLT ini diantara nya PNS, Anggota Polri, Anggota TNI, dan Aparat Desa.
“Semua kita harus diganti jika ada yang Menerima bantuan tersebut dan saya sudah diminta oleh pak Bupati untuk kordinasi dengan Kementrian Sosial juga terkait Bantuan tersebut, ” bebernya.
Lanjut Firdaus, jika masih ada pemilik usaha di Sinjai yang belum mendaftarkan usahanya untuk datang melapor di kantornya.
“Kita masih mendata sampai saat ini, jika masih ada yang belum mendaftarkan usahanya yang terdampak untuk segera mendaftarkannya, ” tuturnya.
Terpisah, Ketua KNPI Sinjai Satria Ramli berharap Dinas terkait untuk serius melakukan pendataan terhadap UMKM yang terdampak di Sinjai.
Sehingga tidak ada kesan pilih kasih dan bantuan itu benar-benar tepat sasaran.
“Data yang digunakan mesti di validasi betul-betul, bukan data pesanan atau jatah-jatahan,” Ketusnya.
Zhar
