BONE, Suara Jelata— Pemerintah dalam menangani covid-19 memberikan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan BST, BPNT, BLT Dana Desa dan lain sebagainya, namun bantuan ini menjadi polemik di tengah masyarakat.
Pemerintah desa mengklaim bahwa sudah melakukan sesuai prosedur, namun disisi lain masyarakat menganggap pemerintah tidak melakukan prosedur dengan baik yang hanya mementingkan orang dekatnya saja.
Berangkat dari hal itu, sebagai organisasi kedaerahan, Dewan Pengurus Cabang Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Kabupaten Bone (DPC KEPMI Bone) Kecamatan Cina melakukan sosial kontrol terhadap pemerintahan dan sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat ke pemerintah. Jumat, (19/06/2020).
Dalam hal ini dengan melakukan audiensi terkait transparansi bantuan Covid-19 di kecamatan.
Ketum DPC Cina, Andi Pramudya Jalil pun berterima kasih ke pihak kecamatan, karena mau menerima mereka.
Selain itu, Nurhidayat Pananrangi, Dewan Pembina DPC KEPMI Bone Kecamatan Cina menambahkan, jika itah bukti nyata kepekaan sosial KEPMI Bone DPC Cina terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat dan ini sifatnya wajib untuk melakukan kontrol sosial.
Menurutnya, memang perlu adanya transparansi penerimaan bantuan covid-19 yang mudah diakses oleh masyarakat bukan disimpan dalam laptop.
“Bentuk transparansinya baik berupa spanduk atau selebaran yang dipasang di tempat umum, semisalnya masjid, sehingga masyarakat mudah untuk mengaksesnya” kata Nurhidayat.
Apalagi kata dia, bantuan yang menggunakan dana desa itu wajib melakukan transparansi sesuai aturan pasal 68 UU ayat (1) huruf (a) Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa yang berbunyi “Masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan masyarakat desa dan pemerdayaan masyarakat desa”.
Camat Cina, Bambang, sangat mengapresiasi kedatangan mahasiswa Cina yang tergabung dalam DPC KEPMI Bone Kecamatan Cina yang menurutnya memang sepatunya para mahasiswa membantu pemerintah melakukan edukasi kepada masyarakat terkait bantuan covid-19 yang menjadi permasalahan di masyakat.
Dari permintaan mahasiswa itu, pihaknya siap memberi himbauan kepada pemerintah desa untuk melakukan transparansi bantuan covid-19.
Lanjutnya, jika hanya BLT saja yang dianggarakan dari dana desa dan bantuan lainya dari Kementrian Sosial.
“Kami perlu koordinasi ke pihak dinas terkait, himbauan itu secepatnya kami edarkan ke desa-desa yang ada di Kecamatan Cina” kuncinya.
