SINJAI, Suara Jelata—Beberapa anggota DPRD Kab. Sinjai meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih memperhatikan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) hasil reses Anggota DPRD, agar supaya anggota DPRD juga dapat menyampaikan ke masyarakat program mana yang terealisasi. Senin, (24/5/2021).
Wakil Ketua I DPRD Kab. Sinjai, Sabir mengatakan, anggota DPRD meminta supaya pemerintah daerah peka terhadap Pokir hasil reses yang disampaikan DPRD.
“Peka dalam artian, Pemda juga perlu memperhatikan hasil pokir dari DPRD, jangan hanya hasil Musrembang karena, Pokir dari DPRD juga dari masyarakat. Apalagi, berdasarkan UU yang masuk di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) itu hanya ada dua yakni, berdasarkan Musrembang dan Pokir hasil reses dari DPRD,” ucap Sabir, di Kantor DPRD Kab. Sinjai setelah mengikuti rapat paripurna penyampaian dan penetapan hasil reses untuk masa sidang ke II Anggota DPRD Kab. Sinjai tahun 2021.
Apalagi lanjut Sabir, hasil Pokir tersebut diperoleh pada saat turun langsung di lapangan dengan masyarakat, mengadakan pertemuan, sekaligus mendengarkan langsung aspirasi dari masyarakat.
Di samping itu Sabir juga meminta, kepada Bappeda laporan yang jelas terkait Pokir yang terealisasi atas usulan DPRD.
“Sebenarnya ada beberapa Pokir DPRD yang terakomodir, hanya saja belum ada laporan dari Bappeda. Itu berarti tidak jelas, seharusnya dilaporkan supaya kami bisa sampaikan ke masyarakat ini yang terealisasi,” ucapnya.
Sabir mengungkapkan, selama ini tidak ada laporan dari Bappeda terkait realisasi dari hasil reses DPRD.
“Sampai saat ini, laporan terealisasi dari reses DPRD belum ada. Olehnya itu, diminta supaya kegiatan melalui reses yang telah dilakukan DPRD yang telah dimasukkan di RKPD, seharusnya dilaporkan supaya jelas yang ingin dikerjakan.
“Tadi saat rapat, perwakilan Bappeda ingin membacakan hanya saja, menggunakan handphone sehingga kurang efektif, begitu pun jika ingin diprint out perlu dipisah-pisah terlebih dahulu, di mana terdapat 143 halaman ditambah 30 anggota DPRD, sehingga tidak memungkinkan,” ujarnya.
Selain itu Sabir kembali berucap, dalam rapat tersebut juga anggota DPRD meminta supaya terdapat anggaran khusus dari Pokir yang disampaikan oleh DPRD.
“Artinya adalah, supaya lebih memudahkan dalam mengakomodir Pokir anggota DPRD. Olehnya itu, perlu disiapkan anggaran khusus. Namun, anggaran khusus tersebut bukan untuk kami,” jelasnya.
Ia menambahkan, nantinya setelah program kegiatan sudah jelas, sekaligus dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan RPJMD.
“Saya rasa anggaran tersebut dapat diberikan kepada OPD terkait. Anggaran ini tujuannya adalah supaya lebih memudahkan Pokir yang disampaikan DPRD untuk dijalankan oleh OPD terkait, karena sudah jelas anggaran yang disiapkan untuk Pokir hasil reses DPRD,” tutupnya.
