MAKASSAR, Suara Jelata—Rakyat Melawan Oligarki (RMO) Sulsel memperingati hari International Student Day, dengan cara menggelar aksi damai di Jalan Andi Pettarani pertigaan Bluevard Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam aksi tersebut diikuti sekitar 60 orang massa aksi yang merupakan siswa dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, dan SMA/ STM yang ada di Makassar.
Adapuan isu sentral yang mereka bangun, yaitu “Lawan Pembungkaman Demokrasi Dalam Sektor Pendidikan”.
Tak hanya itu, mereka juga tak henti-hentinya mengabarkan persoalan Reformasi Dikorupsi dan Mosi Tidak Percaya kepada seluruh pengendara yang melintas di Jalan Andi Pettarani.
Adapun tuntutannya untuk sektor wilayah Makassar sendiri yakni, mendesak pemerintah untuk memberikan keadilan dan penyelesaian dalam kasus Bara-barayya dan Kakatua.
Dalam orasinya, Athu, mengatakan, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Makassae dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel seolah enggan mengurusi persoalan tersebut.
“Pemerintah seolah tutup mata dengan persoalan yang dialami oleh rakyat Bara-barayya dan Kakatua. Ini menjadi desakan kawan-kawan untuk sektor wilayah,” pungkasnya.
Kembali ke akademik, Athu menganggap, bahwa intervensi Presiden terhadap pendidikan adalah suatu bentuk pengekangan demokrasi.
Lanjut, sementara mahasiswa Papua hari ini belum juga menemui keadilan pendidikan.
“Dimana mereka pulang ke tanah Papua karena mereka mendapat tindakan represif dari militerisme Indonesia,” tandasnya.
Sementara itu, Fikram, yang juga merupakan peserta aksi menuturkan, jika ditelisik secara historis, momen 17 November tersebut merupakan kisah pembungkaman demokrasi yang sangat berutal.
Lanjut Fikram, yang bahkan prakteknya sampai hari ini masih terjadi di semua sektor, termasuk pendidikan. Mestibya demokrasi harus dirawat.
“Dunia pendidikan seharusnya menjadi tempat terbuka untuk ilmu pengetahuan, dan tempat di mana seharusnya budaya kritis harusnya tumbuh subur,” ucapnya.
“Tapi malangnya, hal tersebut dipaksa tunduk pada otoritas dengan membungkam ruang-ruang itu dengan kebijkan-kebijakan, seperti pelarangan demonstrasi atau menyampaikan pendapat, pelarangan aktifitas malam, dan pelarangan diskusi mahasiswa,” imbuhnya.
Ketua Srikandi Makassar, Tuty membeberkan, setiap tahun biaya kuliah mahal semenjak orientasi pendidikan dibawa ke arah pasar.
“Coba perhatiakan kebijakan-kebijakan anti demokrasi, seperti pelarangan aksi, ancaman skorsing dan DO yang kapan saja bisa dikeluarkan untuk mahasiswa. Supaya praktek-praktek dalam mencari keuntungan tidak bisa digugat, maka bungkam saja mahasiswa. Belum lagi kasus-kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di ranah akademik yang hingga hari masih menjadi soal yang belum terselesaikan secara tegas,” kunci perempuan yang dikenal sebagai feminisme progesif.
Berikut tuntutannya:
1. Lawan Pembungkaman Demokrasi di Sektor Pendidikan.
2. Menolak Rancangan Wajib Militer Bagi Pelajar.
Berikut selebarannya:
