BANTAENG, Suara Jelata— Kelompol Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Bantaeng dan Forum Pemerhati Petani Butta Toa (FP2BT) mengakui sudah tidak ada lagi kelangkaan pupuk di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.
Keduanya bersepakat untuk membantu pemerintah daerah mendorong sosialisasi pentingnya pupuk organik untuk meningkatkan produksi pertanian di Bantaeng.
Hal itu terungkap dalam audience bersama ketua DPRD Bantaeng, Hamsyah Achmad di gedung DPRD Bantaeng. Kamis, (04/01/2021).
Sekretaris KTNA Bantaeng, Asri mengatakan, kehadiran KTNA di DPRD Bantaeng untuk mengklarifikasi adanya informasi kelangkaan pupuk yang terjadi di Bantaeng. Informasi ini bahkan beredar di media sosial dan menjadi bahan aksi unjuk rasa.
“Kami sudah mengeceknya, tidak ada sama sekali kelangkaan pupuk di lapangan. Kami cek di pengecer pupuk yang tersedia itu rata-rata sampai 2 ton. Kami juga cek di gudang, yang tersedia itu 1.825 ton” kata dia.
KTNA juga datang bersama para kelompok tani dari delapan kecamatan yang ada di Bantaeng. Dia menyebut, para petani yang berkelompok ini mengaku tidak ada sama sekali yang merasa kekurangan pupuk.
“Kalau pembatasan kuota pupuk, itu terjadi di semua daerah. Tetapi di Bantaeng ini, tidak ada kelangkaan pupuk, baik pupuk subsidi maupun yang nonsubsidi. Ini petani yang sebenarnya yang menyatakan” jelas dia.
Dia justru mengajak DPRD untuk berdiskusi terkait wacana penghapusan pupuk subsidi. Menurutnya, saat ini wacana penghapusan subsidi itu sudah muncul di pemerintah pusat.
Kemudian, Wakil Ketua KTNA Bantaeng, Aziz, menambahkan, perhatian pemerintah Kabupaten Bantaeng terkait pupuk ini sangat luar biasa. Dia mengaku saat ini ketersediaan pupuk di Bantaeng mencapao 10 ribu ton.
“Baru tahun ini ada kuota pupuk sebesar itu di musim tanam pertama. Biasanya, tahun sebelumnya stok pupuk yang ada hanya 5 ribu ton” katanya.
Ketua FP2BT, Jamal juga hadir dalam forum itu. Dia juga mengakui sama sekali tidak ada kelangkaan pupuk tahun ini. Dia cuma berharap, pemerintah perlahan melakukan sosialisasi pentingnya pupuk organik untuk menekan pupuk kimia.
“Sekarang ini sudah tidak ada kelangkaan pupuk. Baik pupuk subsidi dan pupuk non subsidi. Kita hanya mensupport pak bupati agar sosialisasi pupuk organik ini semakin dimassifkan,” jelas dia.
Dia menambahkan, keberadaan pupuk organik bisa menyuburkan tanah. Hanya saja, sosialisasi ini memang berat karena merubah paradigma petani itu bukanlah hal yang mudah, tapi kalau dilakukan pelan-pelan tentu akan berubah.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Bantaeng, Hamsyah Achmad mengatakan, DPRD Bantaeng juga telah mengambil kebijakan untuk mengatasi kelangkaan pupuk ini. Salah satunya adalah merekomendasikan kepada pengecer untuk tidak mempermainkan harga pupuk subsidi.
“Kita sudah sampaikan ke pengecer untuk tidak main-main dengan pupuk subsidi ini. Ancamannya bisa jadi tindak pidana,” ungkapnya. (*)
Baharuddin
