Mantan Kades Bua Tidak Terima PLT Desa, PMD Sinjai Bilang Soal Komunikasi

  • Whatsapp
Abdul Khalik

SINJAI, Suara Jelata—Mantan Kepala Desa Bua, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai sempat menyegel kantor desa Bua. Rabu, (28/7/2021).

Hal ini dikarenakan dirinya tidak menerima penunjukan Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas (Plt) saat ini.

Bacaan Lainnya

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sinjai Abdul Khalik juga membenarkan informasi tersebut.

Sekaligus menurut Khalik sapaan akrabnya, persoalan tersebut hanya memerlukan komunikasi.

“Itu dikomunikasikan saja. Saya kira PMD Sinjai tidak akan diam saja, begitu pun pimpinan pasti akan mengambil langkah-langkah yang bijak. Karena yang dibutuhkan hanya perlu melakukan komunikasi,” paparnya.

Tidak hanya itu, sebelumnya Khalik juga menanggapi yakni, jika terdapat Penjabat Kepala Desa yang telah dilantik, terkadang tidak menjalin hubungan yang harmonis dengan mantan kepala desa.

Menurut Khalik, sebenarnya hal tersebut tidak perlu terjadi. Lantaran kata Khalik, kepala desa defenitif berarti sudah selesai periode masa jabatannya.

“Apalagi di dalam aturan, jika kepala desa telah selesai periodenya dan belum dilaksanakan pilkades, harus ada penjabat kepala desa,” terangnya.

Lebih lanjut Ia bilang, sekaligus juga kewenangan penjabat hampir sama dengan pejabat definitif.

“Olehnya itu, tidak perlu ada masalah. Dilanjutkan saja sesuai dengan koridor dan aturan, serta jangan melenceng dari aturan,” ucapnya.

Ia bilang, mantan kepala desa jika ingin memberikan saran atau masukkan mungkin terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan tingkatkan.

“Boleh memberikan saran yang jelas sesuai dengan aturan. Begitu pun dengan penjabat jika merasa terdapat hal-hal yang kurang, pejabat juga mestinya harus berkomunikasi, apa yang perlu diperbaiki,” sarannya.

Apalagi ucap Khalik, masa jabatan penjabat sebenarnya tidak terlalu lama, karena setelah dilakukan Pilkades dan sudah ada kepala desa yang terpilih, masa jabatan penjabat otomatis sudah selesai.

“Kenapa mesti terdapat penjabat di desa karena sistem di desa itu terus berjalan, meskipun kepala desa di suatu wilayah masa periodenya telah selesai. Olehnya itu, ditunjuklah penjabat. Sehingga diharapkan tidak perlu terjadi hal seperti ini,” jelasnya.

Apalagi kata Khalik, SK penjabat ditanda tangani langsung oleh Bupati.

“Usulan penjabat ini dari camat ke Bupati. Namun pada intinya persoalan yang ditunjuk jadi penjabat adalah sepenuhnya kewenangan pak Bupati,” bebernya.

Adapun, persyaratan seseorang dapat menjadi penjabat yakni, yang jelas PNS.

“Tidak ada persyaratan yang lain selain PNS. Sehingga, bisa saja penunjukan penjabat ini orang lain di luar dari instansi. Itu bisa saja terjadi karena sepenuhnya kewenangan Pak Bupati,” bebernya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Kabupaten Sinjai, Andi Asis Soi, menyatakan sikap, menolak PLT Kepala Desa Bua, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai.

Pasalnya, usulan yang dilakukan camat Tellulimpoe, Andi Saoraja Arie Lesmana, tidak menujukkan komitmen seorang pemimpin yang melakukan perubahan atas usulan pertama atas Jabatan Pelaksana Tugas (PLT) Desa Bua yang di kelurkannya sendiri.

Andi Asis Soi, mengatakan penyegelan Kantor Desa Bua, sebagai bentuk penolakan masyarakat kepada PLT Kepala Desa Bua saat ini.

“Bukan hanya masyarakat yang menolak, tetapi 6 Kepala Dusun di Desa Bua, juga menolak Odde, sebagai PLT Kades Bua,” katanya.

Penulis: Jannah
Editor: Taqwa
  • Whatsapp
loading...