CIREBON JABAR, Suara Jelata – Ratusan guru yang mengatasnamakan Forum Gerakan Cirebon Adem Ayem (FGCAA), meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon untuk menyampaikan tiga tuntutan mereka kepada pemerintah pusat. Hal itu terkait dengan pernyataan Rocky Gerung yang dinilai sangat berbahaya bagi anak didik.
Akibatnya, ratusan guru, dosen, dan wali murid yang ada di Kabupaten Cirebon melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati di komplek perkantoran Sumber, Kecamatan Sumber, Selasa (08/08/2023) siang. Dalam aksi itu tuntutan mereka disampaikan dengan tegas.
Tuntutan yang pertama, para guru yang melakukan unjuk rasa menuntut Pemerintah Kabupaten Cirebon agar tidak memberikan izin jika Rocky Gerung datang ke Kabupaten Cirebon dalam bentuk kegiatan apa pun.
“Dalam bentuk apa pun jangan sampai Rocky Gerung datang ke Cirebon,” ujar Koordinator Aksi Unjuk Rasa, Rojaya.
Mereka juga meminta kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk tidak menayangkan acara-acara Rocky Gerung dalam program apa pun di media televisi.
Permintaan itu disampaikan karena mereka menganggap pernyataan Rocky Gerung membahayakan anak didiknya. Terutama soal pernyataan pada Presiden Joko Widodo.
“Kepada ketua DPRD agar bisa menyampaikan ke KPI untuk tidak menayangkan semua kegiatan Rocky Gerung di televisi-televisi nasional dan lokal,” kata Rojaya.
Tuntutannya yang ketiga, meminta aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Polri memproses Rocky Gerung atas sejumlah laporan dari berbagai pihak di sejumlah wilayah di Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Kami meminta penegak hukum agar proses sesuai dengan hukum yang berlaku,” tandasnya.
Rojaya menyebut, statement Rocky Gerung telah melanggar norma-norma dan etika ketimuran. Terlebih, pernyataan Rocky Gerung dengan bahasa yang tidak etis dan menyebut Presiden Joko Widodo “Bajingan Tolol” beredar luas di berbagai media sosial.
Ucapan itu, dianggap sangat tidak layak didengarkan oleh anak-anak. Rojaya mengatakan mengkritik boleh, beda pendapat boleh, namun bila Presiden disebut “Bajingan Tolol”, itu tidak layak didengar anak-anak.
“Dampaknya sangat berbahaya bagi anak-anak didik. Karena dampak itu, kami turun melakukan aksi ini,” ujar pemilik nama lengkap Rojaya Elsuma ini.
Selang beberapa menit kemudian, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohammad Luthfi yang menemui para demonstran mengaku sudah mencatat point-point tuntutan dan akan ditindaklanjuti secara kelembagaan. Yakni akan disampaikan ke DPR RI dan juga Pemerintah Pusat. Ia juga mengutamakan agar Kabupaten Cirebon aman dan kondusif.
“Kita sampaikan aspirasi tersebut ke DPR RI dan juga Gubernur dilanjutkan ke Pemerintah Pusat. Kita semua sepakat, tidak ingin ada perpecahan dan konflik horizontal yang bisa menghambat pembangunan di Kabupaten Cirebon. Terkait statement yang bisa membuat perpecahan kita hindari semaksimal mungkin,” kata Mohammad Luthfi. (Iwan)
