HALSEL MALUT, Suara Jelata – Beberapa waktu lalu, Kabid Bina Marga PUPR Halsel waktu itu, Wahid Syukur, mengungkapkan status jalan lingkar Pulau Makian adalah merupakan jalan provinsi. Namun atas persetujuan gubernur waktu itu, semua jalan provinsi di Kabupaten Halmahea Selatan diperbolehkan untuk dikerjakan Pemkab Halsel dengan menggunakan APBD-nya sendiri. Nanti setelah dibangun, boleh dihibahkan ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Atas persetujuan itu, gayung pun bersambut, mantan Bupati Halmahera Selatan, Almarhum Usman Sidik dengan komitmen tinggi, 3 hari dilantik, ia langsung memerintahkan pembangunan jalan hotmix segera dilaksanakan.
Ada kerinduan yang luar biasa masyarakat Makian terhadap sosok pemimpin yang hampir setiap saat berkunjung ke pulau itu. Bahkan ia pergi pulang lawatannya ke luar daerah melalui Bacan-Ternate dan Ternate-Bacan selalu menyempatkan diri singga di pulau itu. Seperti dikisahkan oleh Idrus Ahmad (52), salah satu warga Pulau Makian yang berdomisili di Ternate, kepada awak suara jelata, Jumat (11/04/2025).
“Namun sungguh sayang, ketika niat baik dan komitmen tinggi itu baru berjalan sekitar dua setengah tahun kepemimpinannya, beliau dipanggil yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” ungkap Idrus.
Kini, nasib jalan lingkar Pulau Makian yang ditaksir menelan anggaran 140 miliar rupiah dengan volume 36 km, terkesan hanya dilirik dengan sebelah mata oleh penerusnya.
“Semoga mata sebelah itu, jangan buta atau dibutakan,” harapnya.
Diketahui, proyek yang dilaksanakan CV Delta secara bertahap. Tahap pertama sudah dimulai sejak bulan Juni 2023 menelan anggaran Rp 7,7 miliar dengan volume pekerjaan 3 kilo meter. Namun sampai saat ini belum selesai dan menyisakan volume pekerjaan kurang lebih 2 kilometer dari Desa Walo sampai Desa Sangapati.
Berbagai elemen masyarakat di pulau penghasil kenari itu, pernah menyuarakan. Salah satu elemen yang getol menyuarakan adalah aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Mereka mendesak jalan raya yang terlanjur dibongkar dan dibiarkan mengganggu pengguna jalan itu segera dibangun.
“Namun sampai sekarang belum kembali dilanjutkan pembangunannya. Masih terbengkalai,” ungkap Idrus.
Berbagai komentar miring pun mulai muncul, beberapa tokoh masyarakat mengaku tidak memahami maksud Pemda Halsel membangun jalan tahap pertama hanya dari ujung utara dan ujung selatan. Sementara di tengahnya dibiarkan berantakan.
“Padahal konsentrasi penduduk terbesar di Pulau Makian adalah lima desa yang berada di tengah wilayah Ngofakiaha itu. Ada dugaan kuat dari tokoh masyarakat, dikarenakan ‘dendam politik’. Di mana bupati terpilih saat ini, kalah di lima desa itu. Karena itu, sengaja dibiarkan terbengkalai, seolah sebagai sanksi atas pilihan politik yang berseberangan itu,” ujar Idrus Ahmad.
Berkelindan dengan persoalan tersebut, anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Makayoa dan Halmahera Selatan, sudah saatnya menunjukkan taji. Segera untuk melakukan intervensi politik, jangan membiarkan nasib jalan lingkar pulau Makian terus terbengkalai.
“Terhadap pembangunan di Pulau Makian, butuh intervensi politik dari Gubernur Provinsi Maluku Utara sebagai perwakilan pemerintahan pusat di daerah. Hal ini mengingat status jalan raya Pulau Makian juga merupakan status Jalan Provinsi,” tandas Idrus.
Menurut Idrus, Sherly Joanda sebagai gubernur wanita pertama dengan garansi politik 50,73 % atau 359.416 suara dari total jumlah pemilih di Maluku Utara pada Pemilukada beberapa bulan lalu itu, termasuk menang mutlak atau meraup suara signifikan di Pulau Makian.
“Maka bagi beliau wajib menunjukkan kepeduliannya di pulau itu. Jangan hanya berkata-kata di medsos: ‘Kami hadir hanya untuk memperjuangkan atau menyejahterakan rakyat Maluku Utara’. Nah, sekarang saatnya berbuat nyata, kami masyarakat Pulau Makian menunggu kehadiran Gubernur Sherly Joanda dan Sarbin Sehe di Pulau Makian,” pungkas Idrus Ahmad. (Ateng)
