BONE, Suara Jelata— Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bone menolak seruan issue ‘People Power’ untuk menyikapi hasil Pemilu 2019.
Apalagi pesta demokrasi lima tahunan tersebut dinilainya berjalan lancar, dan tinggal menunggu rekapitulasi dari KPU.
“Kita melihat sebuah pesta demokrasi ini harus berjalan dengan lancar, tanpa ada provokasi dan intervensi untuk mengubah semua hasil. Jadi mari sama-sama menunggu hasilnya saja,” kata Sudri, ketua Cabang PMII Kabupaten Bone. Selasa, (21/05/2019).
Kata Sudri, dengan menggunakan ancaman People Power, justru membuat dan memancing seolah-olah negara gagal menyelenggarakan Pemilu.
Menurutnya, ancaman People Power juga mencederai spirit demokrasi yang beralaskan konstitusi.
Sebab, seluruh sengketa kepemiluan telah disediakan perangkat penyelesaiannya, yakni melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hingga Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kita tidak menginginkan historis kejadian sebelumnya, tentang penggerakan masa untuk menggugat ataupun tidak percaya terhadap hasil dari pesta demokrasi dan kekecewaan terhadap pemerintah,” ungkapnya.
Sudri mengungkapkan beberapa peristiwa kelam yang berlatar benturan politik kekuasaan, mulai dari PRRI/Permesta, peristiwa Madiun 1948, hingga yang paling gelap gerakan 30 September 1965 yang hingga kini masih seringkali menjadi pergunjingan otoritas HAM internasional.
Hal itu amat disayangkan, apabila bangsa ini harus terlempar pada kubangan polemik masa silam, di tengah percepatan pembangunan dan kontestasi ekonomi global yang kian sengit.
Karena itu, PMII Bone meminta elite politik tidak perlu lagi melancarkan issue People Power, karena memang Pemilu berjalan dengan lancar dan tinggal menunggu hasilnya dari KPU.
“Mungkin sedikit beberapa titik ada kejadian-kejadian, dan saya pikir pihak kepolisian maupun TNI sudah bisa meredamnya,” ucapnya.
Di sisi lain, Sudri juga mengimbau kepada PMII se-Kabupaten Bone dan juga seluruh mahasiswa agar berpikir cerdas dan bisa meredam konflik di level kampus.
“Sebagai agent of change, kontrol, dan agen sosial, bisa mengontrol agar People Power ini tidak perlu terjadi. Kita harus bisa meredam konflik-konflik di bawah, karena akan merugikan semua pihak,” kuncinya.
Irfan/Redaksi
